Jokowi Larang Warga Mudik, Ridwan Kamil Perketat Penjagaan Pintu Masuk Jabar

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperketat jalur masuk seiring instruksi presiden terkait larangan mudik. Para perantau diminta untuk menunda silaturahmi di kampung halaman.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan arahan larangan mudik dari presiden sudah sesuai dengan aspirasi sejumlah kepala daerah, termasuk dirinya.

"Jadi arahan bapak presiden sudah sesuai dengan aspirasi kami, data membuktikan makin banyak yang mudik, tingkat meningkatnya Covid-19 juga makin tinggi, makin sedikit mudik, tingkat positif covid makin sedikit," kata dia di Bandung, Selasa (21/4).

Ia mencontohkan ada kasus di Kabupaten Ciamis ada warga yang positif setelah ada keluarga yang mudik dari luar daerah. Kemudian, di Kabupaten Sumedang, kepala desa tidak kemana-kemana positif covid setelah ada warga yang mudik.

"data menunjukkan itu, saya mengapresiasi ketegasan bapak presiden, insya allah kita bisa mengendalikan," ucap dia.

Menurut dia, silaturahmi adalah hal yang baik, tapi mencegah penyakit jauh lebih baik. Silaturahmi bisa ditunda, tapi mencegah penyakit yang membawa kematian tidak bisa ditunda. Perantau yang tidak mudik ia janjikan bantuan dsri Pemprov Jabar.

"Pintu-pintu di PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) akan diperketat bila tujuannya tidak ada urgensi, jadi kegiatan bolak balik secara sosial tidak akan tembus di wilayah PSBB kan, protokol yang sama kami berlakukan," terang dia.

"Dan instruksi Presiden ini (membuat) kami jadi punya keleluasaan untuk menerjemahkan lebih ketat, di titik-titik masuk baik di level RT atau RW untuk menolak pemudik lebih tegas dengan alasan kesehatan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran tahun 2020. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang bersikeras ingin mudik di tengah situasi pandemi virus corona (Covid-19).

Jokowi menuturkan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, ada 68 persen warga yang menyatakan tidak akan mudik. Sementara 24 persen masyarakat bersikukuh ingin mudik.

"Yang tetap bersikeras mudik 24 persen. Yang sudah mudik 7 persen. Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, Selasa (21/4).

Sehingga, Jokowi memutuskan larangan mudik tak hanya untuk ASN, TNI-Polri, dan pegawai BUMN saja. Namun, juga untuk semua masyarakat demi mencegah penyebaran virus corona semakin meluas.

"Mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu, saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini disiapkan," jelasnya.