Jokowi minta 1,5 juta sertifikat tanah di Jabar tuntas pada 2019

Merdeka.com - Tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan sekitar 1,2 juta bidang tanah di Jawa Barat memegang tanda bukti hak hukum atas tanah berupa sertifikat. Jumlah itu 10 kali lipat dari yang biasa dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional (BPN).

Hal itu disampaikan dalam sambutan pada acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Gor Taman Bintang Fantasi, Pamanukan, Kabupaten Subang, Kamis (7/6). Jokowi meminta tahun depan, angka sertifikat yang dikeluarkan BPN bertambah.

"(Tahun ini sertifikat yang dikeluarkan BPB) Hampir sepuluh kali lipat dibanding biasanya. Tahun depan 1,5 juta sertifikat harus keluar," kata Jokowi, melalui rilis yang diterima, Kamis (7/6).

Instruksi tersebut tidak terlepas dari targetnya yang ingin seluruh tanah di Jawa Barat bersertifikat dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

"Di seluruh Jawa Barat target kita sudah semuanya (tanah) memegang tanda bukti hak hukum atas tanah, yaitu sertifikat," ujarnya.

Jokowi mengungkapkan, pembagian sertifikat tanah ini dilakukan secara masif di seluruh Indonesia. Selain sebagai pelengkap dokumen, hal ini dilakukan agar konflik sengketa lahan yang terjadi di beberapa daerah tidak lagi terulang.

Pada 2017 sebanyak lima juta sertifikat dikelurkan Kantor BPN. Di 2018 ini BPN menargetkan tujuh juta sertifikat diserahkan kepada masyarakat dan sembilan juta sertifikat ditargetkan keluar tahun depan. Di Jawa Barat sendiri ada sebanyak 594.500 sertifikat dibagikan kepada masyarakat tahun lalu.

Pada acara di Subang, sekira 5.000 sertifikat dibagikan BPN di Kabupaten Subang. Sebanyak 3.200 penerima sertifikat hadir secara langsung di hadapan Presiden ditambah 50 orang penerima sertifikat tanah waqaf.

Dari 5.000 sertifikat, terdiri dari 2.000 sertifikat tanah untuk masyarakat dari Kabupaten Purwakarta, 1.500 sertifikat (Kabupaten Karawang), dan 1.500 sertifikat (Kabupaten Subang).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan sertifikat produk PTSL juga diserahkan oleh Kantor BPN Jabar kepada masyarakat, terdiri dari sertifikat hak milik, sertifikat waqaf, dan sertifikat aset pemerintah daerah.

Program pemberian sertifikat tanah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Menurut Gubernur, sebidang tanah sangat berharga dan memiliki fungsi ekonomi dan fungsi sosial yang sangat vital, terlebih bagi sebagian besar masyarakat Jawa Barat yang bermata pencaharian di bidang pertanian.

"Sertifikasi tanah rakyat akan menjadi solusi dan antisipasi yang efektif untuk mencegah konflik-konflik pertanahan tersebut," ungkap Gubernur dalam sambutannya di acara yang sama.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil berjanji akan menyertifikasi lahan yang belum bersertifikat tahun depan secara bertahap. Karena diakui masyarakat, masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat.

Sofyan mengungkapkan pihaknya menargetkan seluruh tanah di Indonesia akan terdaftar pada 2025. "Tanah-tanah bapak/ibu yang belum tersertifikat, atas perintah Bapak Presiden akan kita sertifikatkan kalau tidak tahun ini, tahun depan atau tahun depannya lagi," tutur Sofyan.