Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi Minta APBD Segera Dibelanjakan Agar Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Jokowi Minta APBD Segera Dibelanjakan Agar Pertumbuhan Ekonomi Meningkat Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan PM Vietnam di Istana Bogor. ©Biro Pers Sekretariat Presiden

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota segera menyalurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu, kata Jokowi, akan membuat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah meningkat.

"Saya mengajak kepada seluruh provinsi, kabupaten dan kota segerakan yang namanya belanja pemda, belanja APBD, segerakan!" kata Jokowi saat memberikan pada seluruh Kepala Daerah dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4).

Dia merinci, belanja pegawai hingga saat ini mencapai 63 persen. Kemudian belanja modal akhir Maret baru mencapai 5,3 persen. Padahal, kata Jokowi, perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan ini mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini," katanya.

"Hati-hati, akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada Rp182 triliun. Tidak semakin turun, semakin naik. Naik 11,2 persen. Artinya tidak segera dibelanjakan, gimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Hati-hati," tambahnya.

Jokowi juga mengingatkan Pada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk memerintahkan semua daerah agar segera belanjakan APBD mulai dari belanja aparatur atau modal

"Tapi yang terpenting belanja modal. Ini disegerakan sehingga terjadi peredaran uang di daerah. Hati-hati Rp182 triliun ini uang yang sangat gede sekali. Ini kalau segera dibelanjakan, uang akan berputar di masyarakat akan pengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil," bebernya.

Segera Salurkan Bansos-BLT Pada Masyarakat

Tidak hanya itu Jokowi juga mendorong agar kepala daerah segera menyalurkan bansos, bantuan UMKM, hingga BLT kepada masyarakat. Sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Sehingga mereka bisa belanja. Kalau ada belanja, artinya ada permintaan. Kalau ada permintaan akan ada pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Jadi segera cairkan BLT desa," ungkapnya.

Jokowi menyebut, per April kemarin bantuan sosial yang tersalurkan baru 32 persen. Dia menilai penyaluran bantuan belum maksimal.

"Masih kecil sekali. 32 Persen, baru Rp1,5 triliun. Angka-angka seperti ini selalu saya ikuti. Sehingga saya ingatkan kembali karena itu penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Kalau daerah ada pertumbuhan ekonomi, secara agregat akan jadi pertumbuhan ekonomi nasional," bebernya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD

Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sentil Kepala Daerah Soal Realisasi APBD: Masih 31 Persen Kecil Sekali
Jokowi Sentil Kepala Daerah Soal Realisasi APBD: Masih 31 Persen Kecil Sekali

Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Perputaran Uang Makin Kering, Jokowi: Jangan-Jangan Banyak Dipakai untuk Beli SBN
Perputaran Uang Makin Kering, Jokowi: Jangan-Jangan Banyak Dipakai untuk Beli SBN

Para pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.

Baca Selengkapnya
Kembali Terulang, Jokowi Kesal Dana Triliunan Rupiah Mengendap di Kas Pemerintah Pusat dan Daerah
Kembali Terulang, Jokowi Kesal Dana Triliunan Rupiah Mengendap di Kas Pemerintah Pusat dan Daerah

Jokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.

Baca Selengkapnya
Jokowi: 2024 Tahun Terakhir Pemerintahan Periode Ini, Tuntaskan Pembangunan yang Belum Selesai
Jokowi: 2024 Tahun Terakhir Pemerintahan Periode Ini, Tuntaskan Pembangunan yang Belum Selesai

"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
Jokowi Patok Kurs Rupiah di Kisaran Rp15.000 per USD di 2024
Jokowi Patok Kurs Rupiah di Kisaran Rp15.000 per USD di 2024

Pemerintah akan menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap di angka Rp 15.000 pada 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
APBN 2024 Capai Rp3.325 Triliun, Jokowi: Jangan Ada Celah Sedikitpun untuk Korupsi
APBN 2024 Capai Rp3.325 Triliun, Jokowi: Jangan Ada Celah Sedikitpun untuk Korupsi

Dana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya
Waktu Mepet! Jokowi Ingatkan Realisasi APBN 2023 Harus 95 Persen
Waktu Mepet! Jokowi Ingatkan Realisasi APBN 2023 Harus 95 Persen

Jokowi ingatkan para menteri untuk mencapai target realisasi belanja APBN minimal 95 persen.

Baca Selengkapnya
Ketua OJK: Likuiditas Perbankan Memadai untuk Menyalurkan Kredit
Ketua OJK: Likuiditas Perbankan Memadai untuk Menyalurkan Kredit

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah terjaganya tingkat pertumbuhan kredit dan DPK di level yang hampir sama.

Baca Selengkapnya
Banyak Bupati Belanja Produk Impor Pakai Uang Negara, Jokowi: Kumpulkan Uang Itu Sangat Sulit
Banyak Bupati Belanja Produk Impor Pakai Uang Negara, Jokowi: Kumpulkan Uang Itu Sangat Sulit

Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ingatkan Kementerian Lembaga Kejar Target Penyerapan Anggaran: Tinggal 2 Minggu Lagi
Jokowi Ingatkan Kementerian Lembaga Kejar Target Penyerapan Anggaran: Tinggal 2 Minggu Lagi

Tahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.

Baca Selengkapnya