Jokowi minta Bakauheni dibenahi, ini solusi Gubernur Lampung

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Gubernur Lampung Ridho Ficardo dalam rapat terbatas membahas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Lampung. Jokowi ingin waktu pengangkutan orang maupun barang di Pelabuhan yang menyambungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu untuk dipersingkat dengan membenahi segala sarana.

Ridho Ficardo mengatakan telah memiliki sejumlah cara untuk memenuhi permintaan Presiden tersebut. "Mungkin (Kapal) dipisahkan antara angkutan barang dan orang," kata Ridho di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/3).

Ridho mengatakan tarif menaiki kapal akan dinaikkan. Hal ini dilakukan seiring menunjang perbaikan segala infrastruktur khususnya di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

"Mungkin tarif naik sedikit nggak apa-apa asal ada peningkatan kualitas," katanya.

Dalam rapat terbatas, Ridho mengungkapkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti serius persoalan di Pelabuhan Bakauheni-Merak. Keduanya, kata Ridho, sepanjang tarif penyeberangan masih rendah maka akan sulit memperbaiki segala sarana untuk mendongkrak kualitas penyeberangan.

"Sepanjang tarifnya masih begini rendah tidak mungkin bisa buat kapal baru disitu. Tapi selalu kapal yang bekas," ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, nantinya kapal khusus penumpang akan seluruhnya menggunakan kapal cepat. Penyeberangan menggunakan kapal cepat, kata Ridho, dapat menempuh jarak penyeberangan hanya satu jam atau mampu menghemat 2-3 jam apabila menyeberang menggunakan kapal feri.

"Saat Presiden melakukan tinjauan dipilihkan kapal paling bagus yang beroprasi, beliau naik kemudian 1 jam sampai. Tapi masyarakat umum 3-4jam. Artinya kalau bisa untuk Presiden kenapa tidak bisa untuk masyarakat," tukasnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta perbaikan yang sistemik dan menyeluruh terhadap sarana penyeberangan Bakauheni-Merak. Sebab, Lampung merupakan pintu gerbang yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

"Mulai dari waktu tunggu sandar yang masih agak lama, sarana dan prasarana pendukung yang tidak representatif dan masih rendahnya aksesibilitas menuju pelabuhan," kata Jokowi. (mdk/ded)