Jokowi Minta Belanja APBN Dan APBD Dipercepat
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar anggaran negara baik APBN maupun APBD segera dibelanjakan. Hal ini untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat.
"Saya ingatkan lagi APBN, APBD, BUMN harus mampu membangun kemandirian serta ketahanan ekonomi sehingga percepatan realisasi belanja APBN, APBD dan juga di BUMN harus betul betul-betul disegerakan untuk menjaga konsumsi, menjaga daya beli," kata Jokowi pada sidang kabinet paripurna dilihat dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (10/5).
Jokowi meminta kepada para menteri untuk memonitor realisasi anggaran di setiap kementerian dan lembaga. Dia ingin belanja anggaran berdampak pada masyarakat bawah.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa yang mengingatkan Prabowo-Gibran soal APBN? Direktur Kolaborasi Internasional, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Imaduddin Abdullah mengingatkan agar pemerintah baru mendatang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara ugal-ugalan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
"Dan saya minta para menteri yang berkaitan dengan ini agar memonitor belanja belanja di setiap kementerian lembaga dan juga di daerah dan juga di BUMN, perhatikan sekali lagi kualitas belanjanya, outcomenya barus berdampak pada ekonomi rakyat bawah," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi kembali mengingatkan agar APBN dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri sebanyak mungkin. Begitu juga penggunaan APBD dan anggaran BUMN.
"Saya sudah berulang ulang kali saya menyampaikan beli produk produk dalam negeri sebanyak banyaknya yang berkaitan dengan APBN, APBD maupun berkaitan dengan anggaran BUMN," jelasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca SelengkapnyaEks Gubernur DKI Jakarta ini memperkirakan proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat dimulai pada akhir Agustus atau awal September mendatang.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaDana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaJokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN dan Makan Bergizi Gratis masuk dalam RAPBN 2025.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menilai seharusnya proses audit oleh BPKP tidak menemui kendala. Mengingat, pengunaan anggaran oleh Bulog maupun Bapanas telah sesuai mekanisme.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya