Jokowi minta BSSN jangkau pengamanan informasi WNI

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo resmi melantik Mayjen TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara. BSSN ini bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait.

Djoko Setiadi seusai dilantik mengatakan, Presiden berpesan kepadanya agar BSSN juga mampu menjangkau pengamanan informasi lembaga negara, kementerian, dan warga negara Indonesia.

"Arahan Bapak Presiden itu, kita harus mampu menjangkau sampai pengamanan warga negara Indonesia, ini yang diutamakan," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1).

Djoko mengatakan, sebetulnya BSSN ini bukan badan baru. Sebelumnya sudah ada Lembaga Sandi Negara yang juga dinahkodainya. Akan tetapi, melihat tantangan siber nasional semakin besar, pemerintah kemudian merevitalisasi Lembaga Sandi Negara menjadi BSSN.

"Kalau Lembaga Sandi ditransformasi ke Lembaga Siber itu memang sudah sewajarnya," kata Djoko.

Setelah pelantikan ini, Djoko mengaku siap bekerja. Diperkirakan pertengahan Januari 2018 semua bawahannya akan digerakkan. Dia menambahkan, sebagian besar struktural BSSN adalah peralihan dari struktur Lembaga Sandi Negara, yakni tiga deputi. Hanya saja akan ada tambahan satu deputi baru dan Wakil Kepala BSSN.

Djoko juga memastikan, BSSN ini adalah lembaga independen, tidak berpihak pada kepentingan apapun. BSSN akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Termasuk menangkal ancaman siber jelang pesta demokrasi mendatang.

"Kami memang berangkat dari Lembaga Sandi Negara didirikan tahun 1946 hingga hari ini kami tidak pernah berpihak pada satu orang pun. Kami netral, betul-betul tidak diatur oleh siapa pun dan tujuan kami mengamankan dan membantu pemerintah dalam hal ini khususnya siber," ucapnya.

Pembentukan BSSN berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian direvisi menjadi Perpres Nomor 133 Tahun 2017. Dengan direvisinya Perpres Nomor 53 Tahun 2017, secara otomatis BSSN berada di bawah naungan Presiden dari sebelumnya berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.