Jokowi minta dualisme kelola kawasan perdagangan bebas diselesaikan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas (ratas) membahas masalah pengelolaan kawasan perdagangan bebas (free trade zone). Dalam kesempatan ini, Jokowi mengingatkan kembali bahwa saat ini telah memasuki era kompetisi, era persaingan.

"Sehingga kita memerlukan langkah-langkah, terobosan untuk merevitalisasi beberapa kawasan ekonomi khusus baik yang berada di Batam, Bintan dan Karimun, serta kawasan-kawasan yang lainnya," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (19/1).

Dualisme kewenangan pengelolaan wilayah antara Pemerintah Daerah dan Badan Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan masalah pokok yang harus segera dituntaskan. Karena berdampak pada kepastian hukum bagi investor, permasalahan penyediaan infrastruktur, masalah kelambanan perizinan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

"Saya ingin masalah-masalah ini segera diselesaikan dan saya minta Menko Perekonomian untuk memaparkan opsi-opsi yang terkait dengan penyelesaian masalah ini," terang Jokowi.

Menurut Jokowi, setiap kawasan ekonomi khusus harus memiliki daya tarik, daya saing dan mempunyai keunggulan-keunggulan.

"Sehingga kita perlu memulai, kita harus berani menyelesaikan masalah-masalah, mengurai hambatan-hambatan yang membuat daerah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) ini sulit dibangun dan tidak berkembang dengan baik," jelas Jokowi.

"Kuncinya, kita berani menyelesaikan persoalan-persoalan pokok, mengurai sumbatan-sumbatan yang membuat kawasan ekonomi khusus yang sudah dibangun dengan susah payah tidak berkembang dengan baik," tutupnya.