Jokowi minta eks atlet legendaris dilibatkan di panitia Asian Games
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas dengan segenap menteri-menterinya guna membahas soal Panitia Nasional Asian Games XVIII Tahun 2018 yang bakal digelar di Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan, rapat masih sebatas membahas tentang penyelenggaraan Asian Games.
"Jadi panitia pelaksana. Mulai dari pengarah, pelaksana, sampai kemudian itu. Baru itu, belum ditunjuk orang-orangnya," kata dia kepada wartawan usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana, Jakarta, Kamis (19/3).
Yang menarik, politikus PKB itu menjelaskan, ketua pengarah penyelenggaraan Asian Games yang nantinya dilaksanakan pada 2018 itu ditunjuk langsung oleh presiden. Selanjutnya bakal melibatkan mantan atlet-atlet yang selama ini membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah Internasional dalam kepanitiaan.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Siapa yang disebut sebagai timnya Jokowi? 'Prabowo-Gibran serta koalisi Indonesia maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencla-mencle. Kami adalah timnya Pak Joko Widodo dan Anda tahu saya sekian tahun adalah lawan Pak Jokowi. Dua kali saya kalah (dari Jokowi),'
-
Siapa yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan? Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi lebih dulu datang di istana Kepresidenan. Budi ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bersama Satya.
-
Siapa yang Jokowi ajak ke pertandingan? Jokowi membawa dua cucunya menonton pertandingan tersebut.Berdasarkan pantauan, Jokowi tiba di lokasi pukul 19.28 WIB bersama kedua cucunya, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
"Yang menarik presiden tidak hanya ingin melibatkan kementerian dan pejabat yang biasa lazim. Istilah beliau ngeblad, nyontek. Penyusunan kepanitiaan itu, pengarah siapa, terus anggotanya menteri ini ini, presiden tidak mau itu. Harus melibatkan legendaris olahraga yang ada di Indonesia. Mantan atlet harus dilibatkan semua," jelasnya.
Langkah ini diambil Jokowi, kata Imam, sebagai bentuk penghargaan mantan atlet Indonesia atas prestasi yang dulunya pernah diraih. Sedangkan untuk posisi mantan atlet-atlet nasional itu, nantinya akan masuk di kepanitiaan sebagai anggota pengarah, pelaksana dan kepanitiaan Asian Games lainnya.
"Satu malam ini kami akan telusuri satu per satu siapa (mantan atlet nasional)," tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Timnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi hanya memberi tanggapan singkat saat disinggung mengenai Pilkada Jateng.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaHakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.
Baca SelengkapnyaGibran mempersilakan permintaan pemakzulan terhadap Presiden Joko Jokowi oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100.
Baca SelengkapnyaSelain Pilgub Jakarta, Kaesang juga santer maju di Pilgub Jateng.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaKaesang tak mengetahui apakah Jokowi akan mengajukan cuti untuk kampanye Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mengakui jika Kaesang sering mengajaknya untuk ikut kampanye.
Baca SelengkapnyaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mempolitisasi bantuan sosial
Baca Selengkapnya