Jokowi Minta Gubernur Buat Program Perkuat Stimulus Ekonomi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada kepala daerah agar merancang program daerah untuk memperkuat stimulus ekonomi yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena pandemi Covid-19.
"Saya hanya titip dalam menyiapkan program stimulus di daerah jalankan dengan skema yang jelas, yang transparan dan terstruktur," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 melalui siaran telekonference di Istana Merdeka, Kamis (30/4).
Dia imbau agar para gubernur untuk menjelaskan dan merinci terkait stimulus apa yang diberikan untuk tenaga kerja. Jangan sampai, kata Jokowi, sudah melakukan program stimulus tetapi masih terjadi pemecatan tenaga kerja di daerah.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
"Jangan hanya mau mendapatkan stimulus ekonomi tetapi tetap melakukan PHK pada para pekerjaannya," ungkap Jokowi.
Evaluasi Berkala
Kemudian, Jokowi juga minta pemerintah daerah memverifikasi dan lakukan evaluasi berkala terkait efektivitas paket stimulus ekonomi. Sehingga kata dia paket tersebut berdampak pada masyarakat.
"Sehingga berdampak pada penyelamatan tenaga jutaan tenaga kerja yang bergantung di sektor rill," jelas Jokowi.
Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Berjalan Satu Arah
Jokowi juga mengatakan di tengah pandemi saat ini harus dibutuhkan sinergi yang kuat. Sebab 213 negara yang terkena wabah tersebut pun tidak ada yang betul-betul siap menghadapinya.
"Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota sampai pemerintah daerah harus berjalan satu arah, satu kebijakan yang solid, kalau ada masalah di lapangan kita sempurnakan bersama-sama," ungkap Jokowi.
Dia pun yakin dengan adanya sinergi yang satu bencana ini dapat diselesaikan.
"Saya menyakini dengan sinergi berbagai dampak Insyallah kita bisa teratasi, dan kita bisa melewati badai ini dengan selamat," kata Jokowi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaPermintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca SelengkapnyaKepada sejumlah calon kepala daerah yang sowan, Jokowi yang mengaku memiliki data di setiap daerah, menyampaikan sejumlah pesan penting.
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaDia meminta hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah tetap dilanjutkan meski Indonesia kalah atas gugatan Uni Eropa, WTO, hingga IMF.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaGig economy bisa mempekerjakan seseorang di dalam negeri maupun luar negeri.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca Selengkapnya