Jokowi minta Gubernur dan Wagub NTB langsung kerja tangani pemulihan pascagempa

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018-2023, Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) di Istana Negara. Keduanya menggantikan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi-Muhammad Amin yang masa jabatannya berakhir pada Senin (17/9).

Usai pelantikan, Jokowi meminta Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah langsung bekerja menangani proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB.

"Tadi saya sampaikan ke Pak Gubernur dan Bu Wagub langsung bekerja. Karena di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada persoalan besar yang segera harus diselesaikan yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah yang kemarin menjadi korban gempa," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9).

Jokowi berharap, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana di NTB bisa dipercepat. Sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasa.

"Tugas utamanya ke sana dulu. Rehabilitasi dan rekonstruksi baik fasilitas umum, sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan rumah-rumah yang rusak berat, sedang, dan ringan," kata Jokowi.

Gempa bumi mengguncang NTB bulan lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, 560 orang meninggal dunia akibat gempa tersebut. 1.469 Orang mengalami luka-luka, dan 396.032 orang mengungsi. Kerusakan fisik meliputi 83.392 unit rumah rusak, dan 3.540 unit fasilitas umum dan fasilitas sosial rusak.

Pada 23 Agustus 2018, Jokowi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB.

Melalui Inpres tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada 19 menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Gubernur NTB, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, dan Wali Kota Mataram, untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Proinsi NTB, yang mengakibatkan korban jiwa, pengungsian, kerusakan, dan kerugian di beberapa sektor.