Jokowi Minta Kepala Daerah Tidak Hambat Perizinan Investasi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar memberikan kemudahan dan percepatan perizinan untuk para investor. Hal tersebut dikatakan Jokowi saat memberikan arahan pada seluruh kepala daerah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4).
"Berkaitan dengan perizinan. Ini saya ulang-ulang terus karena masih banyak saya dengar urusan perizinan terhambat dan lama sehingga investasi, baik dari yang kecil menengah atau besar terhambat gara-gara perizinan yang tidak cepat," kata Jokowi.
Dia mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan UU Cipta Kerja agar cepat melayani perizinan. Karena, pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah tergantung pada investasi.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
"Karena APBN tidak bisa tumbuh signifikan. APBD coba dilihat, YoY nya tidak bisa tumbuh signifikan. Artinya yang kita butuhkan adalah investasi dari swasta dan investasi dari swasta itu akan muncul kalau pelayanan perizinan, kecepatan kita layani mereka bisa kita lakukan. Kuncinya ada di situ. Kunci PE ada di Investasi," bebernya.
Jika di daerah investasi berjalan lancar, kata Jokowi, maka tambahan peredaran uang akan berjalan. Sehingga pendapatan pajak semakin meningkat.
"Kalau ada investasi di sebuah daerah artinya akan terbuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya," katanya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaArif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya investasi pada perekonomian negeri. Menurutnya, investasi menjadi kunci dalam pembukaan lapangan kerja.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi mengakui pertumbuhan ekonomi sangat bergantung terhadap investasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaKelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca SelengkapnyaSistem perizinan yang cepat dan efisien dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga berkontribusi pada pengurangan pengangguran.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap investor China tidak ragu melapor.
Baca SelengkapnyaPembentukan satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di IKN.
Baca Selengkapnya