Jokowi Minta Menteri Beri Harga Vaksin Covid-19 Terjangkau

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya agar membanderol harga vaksin Covid-19 mandiri dengan harga terjangkau. Sebab itu, Jokowi meminta hal tersebut disiapkan dari sekarang dan dihitung dengan rinci.

"Ini juga pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat, disiapkan aturannya sejak sekarang, dari awal dan saya minta harganya bisa terjangkau," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (26/10).

Jokowi juga berpesan agar harga vaksin bisa beritahu kepada publik secara transparan. Selain itu dia juga mengingatkan agar para menterinya untuk mensosialisasikan pada masyarakat terkait kelompok mana saya yang mendapatkan vaksin prioritas.

Orang lain juga bertanya?

"Dijelaskan siapa saja kelompok masyarakat yang mana yang mendapatkan prioritas vaksinasi lebih awal, kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan mengapa mereka mendapatkan prioritas," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, pada 11 September lalu, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengusulkan adanya skema vaksin Covid-19 secara mandiri. Melalui skema ini, masyarakat kelas atas tidak mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis dari pemerintah, namun harus membelinya. Erick berharap, masyarakat kelas atas bisa membantu menambah pemasukan negara.

Sementara itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto memperkirakan akan ada 160 juta orang yang akan menjadi target subsidi vaksin gratis dari pemerintah. Rinciannya, untuk tenaga medis, pelayan publik termasuk TNI/Polri sebanyak 3.497.737 orang, tokoh masyarakat/agama, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5.624.010 orang.

Kemudian tenaga pendidik Paud/TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat serta perguruan tinggi sebanyak 4.361.197 orang, aparatur pemerintah pusat, daerah, dan legislatif berjumlah 2.305.689 orang.

Selanjutnya, untuk peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 86.622.867 orang, dan terakhir untuk masyarakat dengan rentang usia 19-59 tahun sebanyak 115 juta dosis.

"Adapun kelompok prioritas penerima vaksin, yakni pertama, mereka yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19 mencakup tenaga medis, paramedis contact tracing, dan pelayan publik mencakup TNI, Polri, dan aparat hukum lainnya yang mencapai 3,4 juta orang dengan kebutuhan sekitar 6,9 juta dosis," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (12/10).

(mdk/gil)