Jokowi Minta Menteri Jelaskan ke Publik Setiap Ada Perubahan Kebijakan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menteri untuk menjelaskan kepada masyarakat setiap ada perubahan kebijakan yang dilakukan. Dia tak ingin ada polemik berkepanjangan hanya karena masyarakat tak diberikan pemahaman yang jelas.

"Dijelaskan sebetulnya seperti apa. Karena kadang-kadang sering karena tidak kita kelola dengan hati-hati bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan. Ini hanya cara menjelaskan saja," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Jokowi mencontohkan rencana revisi UU Ketenagakerjaan hingga Rancangan Undang-undang (RUU) kontroversial yang mendapat penolakan dari masyarakat. Dengan pemerintah memberikan penjelasan, dia meyakini tidak akan terjadi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat.

"Kadang-kadang yang ikut demo juga kan kadang-kadang enggak ngerti substansi pasalnya di mana," ucapnya.

Jokowi pun memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md melakukan deteksi dan membuka komunikasi dengan semua pihak. Seperti rencana revisi UU Ketenagakerjaan, agar mengajak buruh untuk berdialog.

"Kemudian juga berbicara, dengan media, juga berbicara dengan ormas-ormas agama, LSM, NGO, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya," tutur dia.

Sebelumnya, Jokowi juga meminta jajarannya untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dia menjelaskan kenaikan iuran ini demi mengatasi defisit di BPJS, bukan untuk membebankan masyarakat miskin.

Jokowi mengatakan pemerintah telah menggratiskan 96 juta peserta BPJS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Jadi anggaran total yang kita subsidi ke sana Rp41 triliun. Rakyat harus ngerti ini," ujar dia.

Bukan hanya itu, dia menyebut pada tahun 2020 pemerintah juga meningkatkan subsidi ke BPJS dengan jumlah Rp48,8 triliun. Jokowi menyebut para menteri harus hati-hati menjelaskan soal kenaikan iuran BPJS sehingga tak memunculkan aksi protes.

"Ini angka besar sekali. Jangan sampai kesannya kita, ini kita sudah subsidi di APBN ini gede banget. Tapi kalau cara kita menjelaskan tidak pas hati-hati. Dipikir kita memberi beban berat pada masyarakat miskin," jelas Jokowi.