Jokowi minta menteri pegang penuh anggaran, tak diberi ke anak buah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna membahas Penetapan Tema, Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, sore ini.

Dalam pengantarnya yang disampaikan ke seluruh Menteri di Kabinet Kerja, Presiden Jokowi menjelaskan seluruh anggaran di Kementerian harus dipegang dan dikendalikan langsung oleh Menteri bukan diserahkan ke bawahan Menteri.

"Saya ingatkan agar menteri betul-betul mengendalikan anggarannya dan tidak diberikan kepada bawahannya seperti Dirjen, Direktur atau bawahannya. Artinya anggaran dipegang penuh oleh menteri, bawahan hanya memberi rincian tetapi kebijakan anggaran dipegang menteri," kata Jokowi dalam pengantarnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2).

Jokowi mencontohkan, di dalam Kementerian seringkali membagi rata anggarannya ke Dirjen dan Direktur sampai ke ke tingkat Sub Direktorat hingga seksi-seksi di bawahnya, sehingga anggaran hilang tak berbekas. Harusnya tiap Kementerian mempunyai prioritas dan fokus sehingga anggaran bisa terserap dengan maksimal.

"Jangan sampai setiap seksi harus ada anggarannya, ada kegiatannya, kita harus punya fokus punya prioritas. Itu hanya bagi rata namanya. Kita jadi enggak jelas ke mana fokusnya harusnya money follow program," tegas Jokowi.

Dalam sidang kabinet Paripurna tersebut, juga akan membahas Percepatan Integrasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan juga membahas Daftar Negatif Investasi (DNI).