Jokowi minta Menteri Siti setop perusahaan garap lahan gambut
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat terbatas membahas langkah-langkah pengendalian kabut asap yang terjadi di Sumatera, Kalimantan ataupun pulau lainnya, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10). Jokowi mengatakan, mendapat laporan bahwa di pulau Sumatera masih ada 826 titik api, di Sumatera Selatan 703 titik api, di Kalimantan 974 titik api dan lain-lainnya di Sulawesi dan beberapa titik di Papua.
"Kondisi ini sangat berdampak dan sudah masuk dalam kategori yang sangat tidak sehat," ujar Jokowi dalam pidato pembukaan ratas tersebut, seperti dilansir dari Antara.
Langkah kongrit yang pertama Jokowi tegaskan adalah pelaksanaan 'One Map Policy' yang harus dijalankan di Menko Perekonomian dan Bappenas. Kedua adalah menghetikan izin baru pengelolaan lahan gambut maupun yang sudah memiliki izin namun masih belum beroperasi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Bagaimana Jokowi atasi krisis air? Jokowi menyampaikannya, beberapa negara saat ini dilanda krisis Air. Untuk itu, Ia mengimbau agar potensi air di dalam negeri bisa dimanfaatkan melalui beragam infrastruktur, dengan begitu air tidak langsung mengalir ke laut.
-
Mengapa kebakaran hutan menjadi isu penting? Kebakaran hutan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari ketika musim kemarau datang, terutama di pulau Sumatra dan Kalimantan.Bahkan sampai menimbulkan bencana kabut asap yang bisa sampai ke negara lain. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan sudah tidak bisa dihitung lagi.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan? Penyelidikan mengenai satu di antara faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara langsung oleh pemilik perusahaan sawit dengan tujuan pembukaan lahan baru.
-
Mengapa Presiden Jokowi menerapkan strategi gas-rem? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.
"Untuk lahan gambut saya perlu sampaikan untuk menteri LH, tidak ada izin baru gambut, kemudian segera lakukan restorasi gambut," kata Jokowi.
"Ketiga, adalah meninjau kembali izin-izin lama, sudah harus keras kita, yang belum dibuka tidak boleh dibuka," ujar Jokowi.
Jokowi juga menegaskan perlunya proses evakuasi warga yang terdampak dari asap kebakaran lahan gambut. Hal itu sudah disampaikannya dalam rapat di Kemenkopolhukam.
"Saya kira proses itu segera dilaksanakan dan saya instruksikan untuk penanganan fokus penaganan api dan dampak asap ini dilakukan secara masiv oleh semua kementerian agar konsentrasi dan masuk ke lapangan terutama untuk yang berkaitan dengan anak dan bayi," tambah Jokowi.
Jokowi juga meminta kepada Menteri Kesehatan agar tidak perlu evakuasi warga ke luar kota. Evakuasi warga dapat dilakukan di dalam kota seperti gedung-gedung pemerintahan atau kantor Bupati yang dipasangi alat pembersih udara, dan khusus ditujukan untuk bayi dan anak.
Kemudian yang berkaitan dengan kesehatan, Jokowi meminta agar pelayanan medis dapat dimobilisasi baik dari BUMN maupun swasta.
"Saya kira harus sudah mulai ke arah sana. Baik untuk yang berkaitan dengan ISPA yang berkaitan dengan kesehatan lainnya yang terdampak dari asap," kata dia.
Kemudian di bidang pendidikan Jokowi meminta Menteri Pendidikan untuk turun langsung karena banyak yang resah mengenai persiapan menuju Ujian Nasional (UN). Semua persiapan untuk kegiatan belajar mengajar harus dipersiapkan dengan matang dan segera disampaikan kepada orang tua murid dan pihak sekolah.
"Penting sekali, meski langkah-langkahnya sudah disiapkan tapi perlu diturunkan ke bawah agar mereka semua tahu apa yang akan kita lakukan," ujar Presiden.
Jokowi juga menekankan bahwa kebakaran lahan dan hutan ini merupakan masalah bersama dan akan mendukung semua inisiatif gerakan masyarakat baik dalam pemadaman api maupun mengatasi dampak asap.
"Dan saya harapkan kita semua bisa mengerahkan semua kekuatan untuk mengatasi masalah ini dan membantu korban yang ada. Baik dari TNI, Polri dan seluruh kementerian," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perusahaan tambang memiliki kewajiban melakukan persemaian di lahan tambang.
Baca SelengkapnyaJokowi akan menindak tegas perusahaan yang tidak memakai scrubber.
Baca SelengkapnyaJokowi sudah menyimpan data penduduk yang bersedia direlokasi.
Baca SelengkapnyaJokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menangani kabut asap.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengakui adanya tekanan dari sektor energi khususnya tambang
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti kurangnya pohon dan banyaknya kendaraan di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaEnergi dan pertambangan, kata Jokowi, menjadi sektor yang paling terdampak apabila lingkungan buruk.
Baca SelengkapnyaSanksi akan dikenakan kepada industri yang tidak menaati aturan pengendalian emisi gas sehingga menyebabkan penurunan kualitas udara di daerah sekitarnya.
Baca SelengkapnyaJakarta sempat menempati urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia versi data dari situs IQAir.
Baca SelengkapnyaSebanyak 8 lapak pembakaran arang batok kelapa dihentikan operasionalnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca SelengkapnyaMenurut dia, pemerintah daerah Sumatera Barat telah menyiapkan lahan untuk relokasi warga.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, tanah bekas tambang juga harus segera direklamasi.
Baca Selengkapnya