Jokowi minta menteri tak lempar isu mau copot pejabat seenaknya

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi selesai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Yuddy mengaku mendapat arahan khusus dari Presiden terkait isu pergantian jabatan pimpinan tinggi negara khususnya di eselon 1.

"Tadi saya dipanggil presiden dalam kaitannya soal jabatan pimpinan tinggi negara eselon I. Jadi Bapak Presiden meminta menteri pendayagunaan aparatur negara untuk memantau seluruh proses pejabat-pejabat tinggi negara khususnya eselon 1, bagi mereka-mereka yang sangat urgent ya dibutuhkan pergantian-pergantian, namun bagi mereka-mereka yang masih produktif ya, agar tetap dipertahankan karena ada hal yang lebih penting yaitu implementasi program-program pembangunan dan serapan anggaran," ujar Yuddy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/2).

Yuddy juga menyampaikan pesan dari Presiden untuk jangan melempar isu pergantian di kalangan internal Kementerian. Jika memang ada pergantian, kata Yuddy, Presiden minta segera dipercepat agar tidak membuat situasi bekerja yang tidak nyaman di dalam internal kementerian tersebut.

"Presiden meminta prosesnya dipercepat jangan sampai membuat isu-isu pergantian sebetulnya tidak ada proses pergantian akhirnya hanya akan meresahkan. Orang bekerja kan menjadi tidak tenang Nah bapak presiden mengingatkan kepada kami buat suasana kerja yang tenang. Jadi kalau mau diganti, diganti cepat. disiapkan panselnya umumkan buatkan jadwalnya secepatnya jangan bertele-tele tetap kalau belum ada rencana pergantian ya jangan buat isu-isu pergantian. Supaya orang ini bekerja dengan nyaman," ujarnya.

Yuddy mengatakan Presiden khawatir jika isu pergantian jabatan di Kementerian mengganggu kerja mereka. Apalagi, Presiden ingin target program pemerintahan dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan kedepan.

"Jadi target program pemerintah itu dalam waktu 3 bulan kedepan setidaknya sampai dengan April serapan anggaran ini harus diatas 60 persen. Sehingga kalau ada pejabat-pejabat tinggi negara yang akan diganti segera ganti sekarang jangan ditunda-ditunda yang akan menganggu kinerja dari impelemntasi dari serapan anggaran dan beberapa kementerian memang sudah mengajukan rencana pergantian pejabat-pejabat tingginya mungkin di eselon satu," ujarnya.

Yuddy menambahkan, pasalnya isu ini mencuat lantaran hampir semua kementerian mengajukan pergantian jabatan di eselon satu. Bahkan banyak pula jabatan di eselon 1 itu dari luar kementerian tersebut, bukan PNS di kementerian tersebut.

"Bapak presiden juga memberikan sinyal bahwa sekiranya memang diperlukan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan itu dari luar dari profesional silahkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan UU ASN. Nah saya menggariskan kepada para menteri kalau akan merekrut jabatan pimpinan tinggi dari luar semuanya harus seizin presiden. Tidak boleh tiba-tiba mengundang dalam panitia seleksi lalu memprosesnya kemudian langsung menyodorkan nama itu ke TPA, Tidak boleh. di dalam UU ASN jabatan pimpinan tinggi yang direkrut dari luar PNS itu harus tetap dengan seizin presiden," tegas Yuddy. (mdk/ian)