Jokowi Minta Pangdam Awasi Kepulangan Pekerja Migran ke Tanah Air
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta peran TNI-Polri dioptimalkan untuk mengawasi kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) ke tanah air. Jokowi menginstruksikan agar panglima daerah militer (pangdam) mengomandoi kepulangan para PMI di wilayahnya masing-masing.
"Kami dari Satgas dapat perintah dari Bapak Presiden untuk mengoptimalkan peran TNI/Polri dan Bapak Presiden tadi menyampaikan agar seluruh kepulangan PMI dipercayakan ke Pangdam di seluruh daerah," jelas Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (3/5).
Menurut dia, ada lima provinsi yang akan menerima kedatangan pekerja migran Indonesia dari luar negeri. Kelima provinsi itu antara lain, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.
-
Siapa yang menjadi Gubernur Jawa Barat kelima? Raden Hadji Mohamad Sanusi Hardjadinata memiliki karier politik yang menonjol dan beragam dalam pemerintahan Indonesia. Setelah terlibat aktif dalam pergerakan kemerdekaan melalui Partai Nasional Indonesia (PNI), Sanusi memulai karier politik resminya sebagai Gubernur Jawa Barat kelima pada tahun 1951.
-
Siapa yang diajak Jokowi saat kunjungan kerja? Menariknya saat kunjungan kerja di Bone, Jokowi ditemani pengusaha sekaligus Wakil Ketua DPR dari Partai NasDem Rachmat Gobel.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa Jawa Tengah jadi daerah tujuan mudik terbanyak? Lima daerah destinasi mudik tertinggi pada Lebaran 2023 adalah: Jawa Tengah (32,75 juta orang), Jawa Timur (24,6 juta orang), Jawa Barat (20,72 juta orang), Jabodetabek (8,07 juta orang), dan Yogyakarta (5,9 juta orang).
-
Kapan Jokowi meminta kajian tentang diaspora? Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (7/3). Pertemuan itu membahas status diaspora Indonesia.
-
Kenapa Jokowi ke Sumbar? Jokowi mengunjungi posko tanggap darurat dan pengungsian banjir lahar dingin di Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
Doni pun meminta Pangdam dan Kapolda untuk berkoordinasi dengan seluruh instansi pusat yang ada di daerah. Mulai dari, Ditjen Imigrasi, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Ketenagakerjaan, Kantor Kesehatan Pelabuhan hingga Bea Cukai.
Dia menekankan koordinasi harus dilakukan dalam satu komando sehingga memudahkan pengawasan PMI yang kembali ke Tanah Air. Dia juga mengingatkan untuk mengawasi apabila ada pelanggaran yang dilakukan oknum di pintu kedatangan.
"Termasuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum di Bandara maupun pada saat keberangkatan di Bandara dan Pelabuhan," ujar Doni.
Sebelumnya, data sementara Satgas, ada lebih dari 49.000 PMI akan kembali ke Indonesia hingga Mei 2021. PMI yang kembali ke Tanah Air, melainkan karena masa kontrak kerja mereka dengan perusahaan luar negeri telah habis.
"Dalam periode bulan April dan Mei akan datang, ini akan ada pemulangan puluhan ribu orang. Dan Jawa Barat menduduki peringkat kedua setelah Jawa Timur untuk kepulangan PMI kita," ujar Doni Jumat 30 April 2021.
Meski telah memberikan kontribusi pada devisa negara, kedatangan PMI dari luar negeri harus diawasi ketat. Penanganan PMI harus mengacu pada Surat Edaran Satgas Nomor 8 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi Covid-19.
Dalam aturan tersebut, setiap pelaku perjalanan internasional yang masuk ke dalam negeri harus menjalani pemeriksaan swab sebanyak dua kali. Swab pertama saat tiba di Indonesia, swab kedua setelah menjalani karantina selama lima hari.
Reporter: Delvira HSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Pencari Kerja menuntut perlindungan untuk Pekerja Migran Indonesia.
Baca Selengkapnya"PNS jangan alergi terhadap teknologi. Sangat penting. Tidak bisa kita cegah lagi," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya58 persen perputaran uang dan ekonomi juga ada di Pulau Jawa.
Baca SelengkapnyaMenurut Christina, selama ini Indonesia hanya mengutamakan beberapa sektor lapangan kerja di luar negeri.
Baca SelengkapnyaSelama ini, banyak pekerja migran yang mengalami masalah, mulai dari keberangkatan sampai saat bekerja di luar negeri.
Baca SelengkapnyaPemkab Kediri jamin warganya aman dari kasus perdangan orang.
Baca SelengkapnyaJaminan Sosial Ketenagakerjaan diatur dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida Fauziyah menyampaikan dua pesan kepada masyarakat warga Desa yang berkeinginan bekerja ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaPrabowo menggelar pertemuan dengan ketum partai koalisi
Baca SelengkapnyaKasus PMI Non Prosedural ini kerap terjadi karena iming-iming keberangkatan yang mudah, tidak membutuhkan pelatihan dan kompetensi bidang.
Baca SelengkapnyaMenteri PPMI Abdul Kadir Karding menyatakan tidak ragu memangkas para penyalur tenaga kerja migran nakal.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca Selengkapnya