Jokowi minta para menteri pangkas regulasi yang bikin ruwet
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta semua menteri tidak boleh santai-santai dan harus fokus bekerja. Di tahun 2016, menteri-menteri diharapkan bekerja cepat dan memangkas regulasi-regulasi yang menghambat dan bikin ruwet.
"Saya dengar kemarin ada 42.000 regulasi kita yang kita punyai, berupa Perpres, PP, Permen, tahun depan harus hilang minimal separuh di seluruh kementerian, aturan-aturan ruwet buat kita terbelenggu, tidak fleksibel, tidak bisa melompat," tegas Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Selasa (8/12).
Jokowi menekankan, semua menteri diminta tak terjebak pada rutinitas dan bekerja monoton. Menteri-menteri harus berorientasi pada hasil yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat dan tidak terjebak pada aturan yang menghambat.
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang akan dihapus oleh pemerintah? Pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
"Kita harus bawa tradisi baru, pola baru, cara baru, yang pertama masalah orientasi, semuanya harus berani membalikkan bahwa orientasi kita bukan prosedur, tapi orientasi hasil, prosedur mengikuti. Ini yang harus dibalik total, semuanya," jelas Jokowi.
"Kumpulkan semua yang namanya PP, perpres, hapus yang tidak perlu. Itu yang membuat kita tidak bisa bergerak cepat. Jadi sekali lagi, orientasi kita adalah orientasi hasil, bukan prosedur. Orientasi kita adalah target, jangan dibalik-balik," tandasnya.
Dalam sidang kabinet paripurna ini ada empat topik yang dibahas. Di antaranya penyederhanaan nomenklatur dalam anggaran, program prioritas dan pemanfaatan anggaran tahun 2016. Selanjutnya membahas permasalahan yang belum selesai di Tahun 2015 dan antisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pilkada serentak.
Hadir dalam rapat ini Wakil Presiden, Jusuf Kalla, beserta segenap menteri Kabinet Kerja. Seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani dan menteri-menteri lainnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga meminta jajaran menterinya untuk kembali menelusuri alokasi APBN dan mempelajari kembali Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).
Baca SelengkapnyaKepala negara meminta apa yang dipelajari negara lain juga dipelajari Indonesia. Jokowi meminta RI bergerak adaptif guna menghadapi kompetitor.
Baca SelengkapnyaDia mengancam bakal mencopot menteri yang kinerjanya buruk.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga memberikan arahan agar para menteri untuk segera menyiapkan program kerja masing-masing.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaJokowi prihatin akan banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Lembaga, yang menimbulkan ketidakefisienan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tumpang-tindih.
Baca SelengkapnyaPermendag 8 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang. Antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan kementerian lembaga untuk membuat aplikasi baru.
Baca Selengkapnya