Jokowi minta pelayanan masyarakat tak menurun meski BPJS defisit

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan persoalan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tidak menurunkan pelayanan kesehatan. Pemerintah sedang mencari sumber pendanaan lain untuk menutupi defisit BPJS.

"Disuntik Rp 4,9 triliun yang sudah. Kedua, kita akan cari opsi-opsi. Menteri keuangan juga baru melihat pendanaan yang digunakan untuk BPJS," kata Jokowi usai membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (25/10).

Jokowi mewanti, BPJS tidak lantas menurunkan pelayanan kepada masyarakat. "Yang paling penting, BPJS jangan sampai pelayanan kepada masyarakat turun," tegasnya.

Jokowi menerangkan, opsi-opsi yang bisa dilakukan, cukup banyak. Di antaranya memang efisiensi BPJS. "Karena urusan PBI itu, sebenarnya tidak defisit. Sisa Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun," ujar Jokowi.

"Untuk PNS dan TNI Polri, juga sisa mungkin Rp 1 triliun lebih sedikit. Yang masih tekor itu, non-PBI, dan PNS TNI Polri," tambahnya.

Jokowi juga mengingatkan, penagihan iuran BPJS juga mesti digencarkan. "Ada tagihan yang belum tertagih. Nanti digencarkan. Yang iuran ini," ungkapnya.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin, dan orang tidak mampu. Sebagaimana diamanatkan UU SJSN, dimana iurannya dibayar oleh pemerintah, sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah, dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.