Jokowi minta pelayanan publik ditingkatkan, tak ada calo dan pungli

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid XII di Istana Negara, Jakarta, sore ini. Jokowi menyatakan diluncurkannya paket kebijakan tersebut merupakan sebuah langkah cepat dari pemerintah untuk menggenjot perekonomian nasional.

Maka dari itu, Jokowi meminta seluruh aspek yang berkaitan dengan kecepatan, kepastian waktu, efesiensi biaya, kemudahan pelayanan dan terutama yang berkaitan dengan perizinan diperbaiki.

"Saya memberikan penghargaan terutama pada BKPM yang sudah bisa memangkas izin-izin yang dulu berbulan-bulan dan tahun sekarang sudah bisa tiga jam. Dan ini saya kira saya tes di beberapa pengusaha yang sudah masuk ke sana menyatakan bahwa memang sudah benar 3 jam," kata Jokowi dalam pengantar rapat terbatas membahas peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4).

Jokowi menyatakan perubahan besar tak hanya harus terjadi di pengurusan perizinan tetapi harus dilanjutkan di tempat pelayanan publik lainnya seperti pelayanan imigrasi baik urusan di bandara maupun paspor, urusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikasi Tanah, STNK dan BPKB sampai pengurusan akte kelahiran dan akte nikah harus mengalami perubahan yaitu efisiensi waktu dalam hal pengurusan.

"Reformasi birokrasi ini betul-betul tidak bisa ditunda lagi dalam situasi kompetensi, persaingan antar negara, merebut investasi dan yang lainnya. Saya kira dari atas sampai bawah, hulu sampai hilir harus kita selesaikan terutama yang berkaitan dengan kehidupan Masyarakat di bawah," ujarnya.

Oleh sebab itu, Jokowi menekankan tak ingin lagi mendengar adanya keluhan dari masyarakat yang mengecam ketidaksigapan dari tempat pelayanan publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar praktik percaloan dan pungutan liar di tempat pelayanan publik dihilangkan.

"Saya juga akan bentuk tim khusus untuk mencari data-data tentang ini, tempatnya maupun yang berkaitan dengan praktik yang tadi saya sampaikan. Ini harus diperbaiki dan diubah. Semua pelayanan harus berbasis elektronik, gampang diakses dari manapun cepat dan kepastian biaya jelas," tegasnya.