Jokowi Minta Pemda Siapkan Anggaran Bencana: Jangan Setiap Kejadian Telepon BNPB
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah menyiapkan anggaran bencana. Anggaran tersebut bisa disalurkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Yang lebih penting lagi siapkan anggarannya. Jangan sampai BPBD berteriak 'pak tidak ada anggarannya' atau ada yang menyampaikan 'pak anggarannya kecil sekali'," kata Jokowi dalam Rakornas Penanggulangan Bencana di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3).
Menurut Jokowi, bencana alam sering terjadi di daerah-daerah. Seperti tanah longsor, gempa bumi dam erupsi gunung berapi. Maka dari itu, anggaran BPBD mesti disiapkan.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi atasi krisis air? Jokowi menyampaikannya, beberapa negara saat ini dilanda krisis Air. Untuk itu, Ia mengimbau agar potensi air di dalam negeri bisa dimanfaatkan melalui beragam infrastruktur, dengan begitu air tidak langsung mengalir ke laut.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ekspresikan kemarahan saat parlemen? Di kesempatan sama, Jokowi juga mengekspresikan kemarahan sambil kepalkan tangan.
-
Siapa yang tidak disalami oleh Jokowi? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
"Siapkan. Jangan setiap bencana yang ditelepon Kepala BNPB, Menko PMK. Daerah dulu mestinya. Kalau besar dan tidak memiliki kemampuan baru pemerintah pusat masuk, mestinya seperti itu. Benar?" ucapnya.
"Jadi setuju anggarannya diperbesar? Ada yang tidak setuju silakan tunjuk jari saya beri sepeda," kata Jokowi.
Kepala Negara pun meminta BPBD dan pemerintah daerah agar terus mengidentifikasi potensi bencana yang ada di daerah masing-masing.
Aturan Penyaluran Bantuan Bencana
Presiden Jokowi juga meminta aturan bantuan bencana disederhanakan. Sebab, Jokowi melihat prosedur penyaluran bantuan bencana terlalu panjang.
"Sederhanakan, buat yang paling simpel sehingga uang atau bantuan bisa segera masuk ke masyarakat, tapi dikontrol betul. Manajemen controlling harus dilakukan," kata Jokowi.
Dia cerita saat pengalaman bencana di NTB, Palu dan Cianjur. Di situ, proses penyaluran bantuan bencana sangat ruwet.
"Saya lihat uangnya ini ada. Kita maunya menyampaikan pada masyarakat, masyarakat sudah nunggu-nunggu ternyata ruwetnya setengah mati, prosedur yang harus dilalui, ada ini, ada ini," ujarnya.
"Kenapa sih tidak dibuat paling sederhana karena dalam posisi kebencanaan. Kita itu kok buat aturan semakin banyak aturan semakin senang," tegas Jokowi.
Maka dari itu, Jokowi meminta BNPB maupun kepada daerah menyederhanakan regulasi penyaluran bantuan. Dia berkata, penanganan yang cepat dibutuhkan saat menghadapi bencana.
"Ini hampir terjadi di setiap bencana dan kita ulang-ulang. Saya minta Pak Suharyanto juga kepala BPBD di daerah semua sederhanakan. Regulasinya Pak Gub, Pak Wali, pak Bupati. Sederhanakan dalam posisi kebencenaan kecepatan itu dibutuhkan," pungkasnya.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga memerintahkan agar TNI bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk mengatasi masalah kekeringan di wilayah rawan kekeringan
Baca SelengkapnyaJokowi menambahkan, gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat, serta sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Baca SelengkapnyaKorban jiwa yang meninggal dunia akibat bencana tersebut tercatat menjadi 50 orang, 27 orang hilang, 37 orang luka-luka.
Baca SelengkapnyaDiakuinya kapan tepatnya gempa megathrust akan terjadi masih sangat sulit.
Baca SelengkapnyaPemerintah daerah diminta menyiapkan langkah menghadapi musim penghujan atau potensi bencana hidrometeorologi berpotensi di akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan terkait urusan anggaran dan keamanan untuk Pilkada serentak di depan seluruh kepala daerah
Baca SelengkapnyaBPBD selalu siaga dan melakukan langkah antisipatif agar bencana hidrometeorologi tidak terjadi
Baca Selengkapnya