Jokowi minta pemda tinggalkan cara kerja manual: Agar tak tertinggal dari negara lain
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menghadiri acara Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna di Bali. Dalam pidatonya, Jokowi, begitu disapa, meminta seluruh pemerintah daerah untuk meninggalkan cara kerja manual dalam sistem pemerintahannya.
"Tinggalkan hal-hal yang manual, tinggalkan. Masuk ke aplikasi sistem yang cepat, biar gampang dikontrol, gampang dicek," kata Jokowi di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (19/10).
Presiden mengingatkan, dengan adanya revolusi industri 4.0, maka pemerintah daerah harus mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam kinerja sistem pemerintahan di daerah.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang Prabowo ingatkan tentang teknologi? Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perkembangan teknologi tidak sepenuhnya membawa kebaikan. Maka dari itu perlu kewaspadaan dari masyarakat.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Mengapa Jokowi meminta TNI-Polri belajar teknologi? Maka dari itu, Jokowi menilai penguasaan teknologi semakin dibutuhkan. Sehingga, TNI-Polri mesti adaptif mempelajari ilmu pengetahuan teknologi.
-
Bagaimana Jokowi ingin ITDH menjadi pusat inovasi? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Kenapa Jokowi prihatin dengan dominasi impor teknologi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya transformasi Indonesia dari konsumen menjadi produsen dalam industri teknologi global. Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun.
Apabila pemerintah daerah tidak mengikuti perkembangan teknologi, lanjutnya, maka akan tertinggal dari negara lain.
"Hati-hati, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa harus tahu dan bisa mengantisipasi ini agar kita tidak tertinggal oleh negara-negara lain dan kita tidak kalah berkompetisi dengan negara lain. Ingat, (revolusi industri 4.0) ini sudah bergerak, bukan akan, (tapi) sudah bergerak," jelas Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh aparat pemerintah daerah untuk mengikuti kecenderungan/tren perkembangan teknologi, mulai dari kecerdasan buatan (artificial intelligence), tenaga robot, "big data" dan realitas maya (virtual reality).
Dengan perkembangan revolusi industri 4.0, kecepatan pertumbuhan industri di dunia mencapai 3.000 kali lipat dari revolusi industri 1.0, tambah Presiden.
"Kalau tidak tahu, kita akan tertinggal dari negara lain yang bergerak sangat cepat. Kita harus tahu cryptocurrency, bitcoin itu apa, harus tahu, sehingga manajemen pemerintahan ini dibawa kemana, kita ngerti semuanya," katanya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Kedepan kita tahu tantangan akan makin berat. Ada apa dikit viralkan ke depan makin banyak tuntutan masyarakat itu," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta ASN inovatif dan adapatif terhadap perubahan yang ada.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaSeperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan digital
Baca SelengkapnyaMenurutnya, Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi besar digital Indonesia untuk membawa kemajuan
Baca SelengkapnyaKepala negara meminta apa yang dipelajari negara lain juga dipelajari Indonesia. Jokowi meminta RI bergerak adaptif guna menghadapi kompetitor.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tumpang-tindih.
Baca SelengkapnyaArif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital
Baca SelengkapnyaHadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).
Baca SelengkapnyaJokowi prihatin akan banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Lembaga, yang menimbulkan ketidakefisienan.
Baca Selengkapnya