Follow
Jokowi minta pencegahan korupsi di sektor perizinan dan pelayanan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kantor Presiden. Dalam kesempatan ini, Jokowi menegaskan agar upaya pemberantasan korupsi dilakukan dari hulu sampai ke hilir.
"Dan saya juga tidak ingin hanya menjadi sebuah aksi (pemberantasan korupsi) simbolis-simbolis atau upacara seremoni-seremoni semata tapi saya ingin agar aksi ini betul-betul fokus, betul-betul konkret di lapangan," kata Jokowi, Jakarta, Selasa (22/11).
Jokowi meminta pencegahan korupsi diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Dia juga meminta dilakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola pajak dan penerimaan negara terutama di pengelolaan sumber daya alam dan pangan.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
OJK ngelakuin apa buat cegah korupsi? Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada seluruh pegawai OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas.'OJK menerapkan zero tolerance atas fraud yang dilakukan oleh pegawai OJK. Saya mengajak semua insan OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas di OJK. Mari kita terus bersinergi dalam upaya mencegah korupsi di Indonesia,' kata Sophia.
-
Apa yang OJK lakukan untuk cegah korupsi? Penegakan integritas dan budaya antikorupsi ini juga menjadi role model bagi industri jasa keuangan dalam penerapan tata kelola yang baik melalui dukungan terhadap segala upaya pencegahan korupsi.
"Selain itu prioritas juga perlu diberikan pada upaya membangun transparansi dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. Serta memberikan perhatian serius pada transparansi pengadaan barang dan jasa. Ini adalah area-area yang rawan tindakan koruptif," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Selain itu, Jokowi meminta ada pembenahan pada langkah-langkah deregulasi, perbaikan mekanisme, penyederhanaan prosedur birokrasi, termasuk penyederhanaan rezim surat pertanggungjawaban (SPJ). "Pembenahan ini harus terus dilakukan dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan IT, pemanfaatan teknologi informasi."
Dalam penegakan hukum sendiri, Jokowi menekankan agar berbagai pihak mendukung dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian dan anggaran. Termasuk reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian juga harus terus berjalan.
"Tujuannya adalah menghasilkan penegakan hukum yang profesional. Kepolisian dan kejaksaan agung harus memperkuat bersinergi dengan KPK. Selain itu saya minta ditingkatkan transparansi penanganan perkara-perkara korupsi," pungkas Jokowi.
Pantauan merdeka.com, sejumlah menteri kabinet kerja hadir dalam ratas ini. Mereka di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly.
Selain itu, hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Jaksa Agung HM Prasetyo.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Budi mengatakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa serta dapat menghambat pembangunan
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca Selengkapnya
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya
Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca Selengkapnya
Harus ada tindak tegas agar aparat tidak lagi terlibat dalam peredaran narkoba.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto memastikan bakal menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran. Prabowo bakal menindak kepala daerah yang korupsi.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca Selengkapnya