Follow
Jokowi Minta Penerapan Wisata Halal di Labuan Bajo Tak Dipaksakan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal polemik penerapan pariwisata halal di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penerapan wisata halal yang dicanangkan oleh Badan Otoritas Pariwisata (BOP) tersebut, ditolak oleh Pemprov NTT dan masyarakat Labuan Bajo.
Jokowi menilai sejatinya penerapan wisata halal harus memberikan manfaat serta memprioritaskan warga setempat. Sehingga, dia meminta agar penerapan wisata halal tak dipaksakan, jika tidak memberikan keuntungan untuk para warga.
"Ndak ndak ndak, kalau masyarakat enggak mau, setop, sudah. Saya sampaikan kalau tidak, setop, gampang. Di sini juga ada Bupati, ada Gubernur," ucap Jokowi kepada wartawan di kawasan Puncak Waringin Provinsi NTT, Rabu (10/7).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dilakukan warga saat Jokowi berkunjung? Padahal korban tersebut hanya membentangkan spanduk berisikan 'Selamat Datang Pak Jokowi, Kami Sudah Pindah, Kami Pilih Ganjar' pada saat Jokowi berada di pasar Agrosari, Wonosari.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jokowi ingin hentikan penjualan bahan mentah? 'Karena pak Jokowi mengatakan kepada saya, 'mas Bowo mas Bowo Menhan tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri,' ujar dia.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
Penerapan wisata halal di Labuan Bajo-Flores juga mendapat penolakan dari Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT). Gubernur NTT, Viktor Laiskodat mengecam rencana label wisata halal di Labuan Bajo.
Menurut dia, mere-branding wisata di Labuan Bajo Flores, sama dengan mendatangkan konflik pada bisnis pariwisata yang bisa merambat ke konflik sosial lainnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus mengatakan, program wisata halal yang dicoba diterapkan oleh Shana Fatina selaku Kepala Badan Otoritas Pariwisata (BOP) di Manggarai Barat, bertolak belakang dengan Program Wisata Budaya yang sedang dikembangkan oleh Pemprov NTT sebagai destinasi wisatawan dunia.
Dia mengatakan kecurigaan publik NTT terhadap Shana Fatina, sangat beralasan karena sebagai seorang Kepala BOP di Labuan Bajo, yang mayoritas masyarakatnya beragama Katolik dan Protestan, maka upaya menerapkan wisata halal diduga terkandung niat tidak baik.
Bahkan, bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk membangun sel-sel yang memudahkan infiltrasi radikalisme dan intoleransi di Manggarai Barat atau di NTT.
Wacana wisata halal juga dinilai sebagai langkah yang sangat tidak masuk akal sehat publik karena melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha pariwisata dan melanggar UU Kepariwisataan.
Reporter: Lizsa Egeham
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Jokowi, Indonesia haruslah menjunjung tinggi keberagaman
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menemui penerima BPJS Kesehatan di hari kedua kunjungan kerjanya di Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya