Jokowi Minta Polri Hati-Hati: Sekecil Kecerobohan Bisa Rusak Kepercayaan Masyarakat
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta anggota Polri untuk bertindak hati-hati dan tidak ceroboh saat menjanlankan tugas di lapangan. Alasannya, kata dia, kecerobohan yang dilakukan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat kepada Polri.
"Setiap kecerobohan apapun di lapangan, sekecil apapun itu, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," kata Jokowi saat menjadi Inspektur Upacara dalam Peringatan ke-76 Bhayangkara di Kota Semarang Jawa Tengah, Selasa (5/7).
"Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati-hati, bekerjalah dengan presisi," ucapnya.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Jokowi mengatakan dirinya dan rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada institusi Polri. Dia menyampaikan bahwa Polri bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap bertugas di lapangan.
Untuk itu, Jokowi menuturkan bahwa perilaku Polri selalu dalam pengamatan dan penilaian masyarakat. Dia menyebut masyarakat akan selalu menilai apakah tindakan Polri sudah sesuai dengan harapan.
"Kewenangan Polri sangat besar. organisasi Polri menembus sampai ke tingkat desa dan setiap hari anggota Polri bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dgn rakyat," jelasnya.
"Di mana pun saudara-saudara bertugas, saudara-saudara selalu dalam pengamatan rakyat, saudara-saudara selalu dalam penilaian rakyat, rakyat menilai apakah perilaku Polri sesuai dengan harapan rakyat," sambung Jokowi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya untuk tiga anggota Polri yang dinilai telah berjasa besar dalam menjalankan tugasnya. Tanda kehormatan ini diberikan dalam Peringatan ke-76 Hari Bhayangkara 2022.
Ketiga anggota Polri yang mendapatkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya antara lain, Kombes Muhammad Alfian. Dia merupakan Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulawesi Tengah.
Kemudian, Ajun Komisaris Polisi Sri Poniyah Esa yang kini menjabat sebagai Pamin Taud Bagrenmin Slog Polri. Ketiga, AIPTU Ahmad Mustain dari Paur Waters Bagsdm Polres Jayapura Polda Papua.
Sebagai informasi, Kepolisian Republik Indonesia memperingati HUT Bhayangkara Polri pada tanggal 1 Juli setiap tahunnya. Tahun ini Hari Bhayangkara 2022 yang jatuh pada Jumat hari ini mengangkat tema "Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh - Indonesia Tumbuh."
Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sempat anjlok karena kasus Ferdy Sambo, kini tingkat kepercayaan publik kembali melonjak.
Baca SelengkapnyaJokowi berpesan reputasi yang baik itu patut disyukuri dan harus terus ditingkatkan.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaPemerintah menggunakan hasil survei untuk bahan evaluasi dan koreksi.
Baca SelengkapnyaSampel sebanyak 1.217 responden dipilih melalui kombinasi random digital dialling (RDD) (265 responden) dan double sampling (952 responden).
Baca SelengkapnyaKepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca SelengkapnyaHasil penilaian masyarakat yang positif terhadap Polri pun menjadi penyemangat.
Baca SelengkapnyaPopulasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau s
Baca SelengkapnyaDia berterimakasih atas kerja keras Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan.
Baca SelengkapnyaTingkat kepercayaan publik terhadap Polri kini berada di angka 76,4 persen.
Baca SelengkapnyaHasilnya, TNI memperoleh angka 85,8 persen dan Presiden 77,1 persen.
Baca Selengkapnyasurvei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden.
Baca Selengkapnya