Jokowi minta surat pertanggungjawaban disederhanakan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar laporan pertanggungjawaban aparatur sipil negara (ASN) melalui surat pertanggungjawaban (SPJ) disederhanakan. Kendati demikian, Jokowi meminta penyederhanaan itu tidak mengesampingkan akuntabilitas.

"Saya minta dilakukan penyederhanaan SPJ dengan tetap menjaga akuntabilitas serta capaian output dan outcome-nya. Lakukan penyederhanaan proses pelaksanaan anggaran dengan tetap menjaga akuntabilitas. Buat standarisasi format, jenis, dan jumlah SPJ sehingga memudahkan penerima bantuan dalam menyusun SPJ," ungkap Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/10).

Menurut Jokowi, berbelit-belitnya pengurusan SPJ selama ini mengakibatkan kinerja para ASN terhambat. Bahkan mengganggu produktifitas ASN untuk bersaing di level internasional.

"Ini tidak boleh dilanjutkan, karena di era persaingan antar negara yang semakin sengit seperti sekarang ini, kita membutuhkan birokrasi yang bukan hanya bisa bekerja cepat, gesit, tapi lebih berorientasi pada hasil. Bukan hanya semata-mata disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif," ujarnya.

"Jangan sampai energi pemerintah habis begitu saja hanya untuk mengurusi SPJ. Karena pekerjaan yang lebih substantif, lebih produktif, yang lebih jelas dampaknya bagi rakyat sudah menanti kita semua," imbuh dia.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginstruksikan agar alat teknologi digunakan dalam menyederhanakan SPJ. Selain itu, lembaga pengawas diharapkan dapat dilibatkan.

"Saya minta juga dilakukan koordinasi dan sinergi dengan lembaga pengawas, baik pengawas eksternal dan pengawas internal, agar semuanya memiliki visi, garis, dan langkah yang sama yang betul-betul padu," kata dia.

Pantauan merdeka.com sejumlah menteri hadir dalam ratas ini. Mereka di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan Ardan Adiperdana, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (mdk/eko)