Jokowi Minta Tagihan Rumah Sakit Rp25,1 Triliun terkait Covid-19 Segera Dibereskan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya segera menyelesaikan tagihan rumah sakit yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Total tunggakan klaim pembiayaan pasien Covid-19 yang belum dibayar pemerintah sebesar Rp25,1 triliun.
"Bapak Presiden meminta agar tagihan rumah sakit untuk diselesaikan oleh Menteri Keuangan," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat dengan Presiden Jokowi, Senin (21/2/2022).
Dia memastikan masalah tunggakan klaim pembiayaan pasien Covid-19 akan segera diselesaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani secara bertahap. Jokowi juga meminta agar Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dipersiapkan.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang terlilit utang ratusan juta? Eko Pujianto merupakanpengusaha muda yang pernah mengalami keterpurukan karena terjebak utang ratusan juta.
-
Bagaimana Jokowi atasi krisis air? Jokowi menyampaikannya, beberapa negara saat ini dilanda krisis Air. Untuk itu, Ia mengimbau agar potensi air di dalam negeri bisa dimanfaatkan melalui beragam infrastruktur, dengan begitu air tidak langsung mengalir ke laut.
-
Siapa yang menunggak pembayaran? 'Nah, jemaah sulsel itu sudah selesai semua pembayaran ke oknum broker seat, jemaah surabaya yang belum selesaikan. Ini informasi yang saya dapat yah, tapi belum ada kepastian yah,' sebutnya.
"Ini (tagihan rumah sakit) akan diselesaikan Menteri Keuangan secara bertahap, termasuk memeprsiapkan DIPA-nya," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pemerintah sudah membayar tagihan rumah sakit untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 62,68 triliun. Menurut dia, angka ini lebih besar dari revenue industri rumah sakit di Indonesia.
Namun, dia mengakui masih ada sekitar Rp 25 triliun tagihan rumah sakit tahun 2021 yang belum terbayar. Jumlah ini sebagian sudah selesai kliring dari BPJS dan saat ini sedang dalam tahap proses ke BPKP.
"Dan akan kita mintakan persetujuan Kemenkeu, kita sudah kerja sama dengan Kemenkue, yang 25 trilun akan dibayarkan," ucap Budi.
Dia menekankan insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 10 triliun sudah dibayarkan. Budi mengatakan pihaknya sudah mendapat anggaran Rp 12 triliun dari Sri Mulyani untuk membayar insentif tenaga kesehatan yang belum terbayarkan.
"Tahun ini kita juga sudah dapat anggaran dari Ibu Menkeu sekitar 12 triliun dan sedang dalam finalisasi. Mudah-mudahan bulan ini bisa kita bayarkan untuk insentif nakesnya. Jadi, tahun lalu kita 10 triliun dari Januari sampai November, kecuali Desember, akan dibayar tahun ini," tutur Budi Gunadi.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hingga 2023 BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit
Baca SelengkapnyaJokowi mengapresiasi kini sudah ada 95,7 persen warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan
Baca SelengkapnyaJokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menilai seharusnya proses audit oleh BPKP tidak menemui kendala. Mengingat, pengunaan anggaran oleh Bulog maupun Bapanas telah sesuai mekanisme.
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan mencatat, jumlah peserta JKN pada 2022 mencapai 248,7 juta jiwa, naik dibandingkan 2021 yang mencapai 235,7 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meresmikan gedung Rumah Sakit Kementerian Kesehatan seperti hotel bintang 5 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/9). Berapa biaya yang dihabiskan?
Baca SelengkapnyaTahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, pembangunan RS Kemenkes ini sangat penting agar masyarakat tak berobat ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaAda faktor yang belum terselesaikan hingga WNI sering berobat ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengumumkan perubahan dalam mekanisme penjaminan pelayanankesehatan terkait Covid-19
Baca Selengkapnya