Jokowi minta TNI kawal kapal Indonesia yang melintas di Filipina
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kapal-kapal Indonesia yang menuju Filipina dikawal kapal milik TNI. Langkah ini untuk mencegah penyanderaan yang dilakukan kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina.
"Presiden sudah instruksikan itu untuk pergi pulang ada pengawalan itu. Presiden sudah instruksikan," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Selasa (19/4).
Meski dibayangi ancaman kelompok Abu Sayyaf, pemerintah tak akan menutup jalur pelayaran Indonesia menuju Filipina. Sebab, jalur tersebut daerah perairan internasional.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Apa yang membuat timnas Indonesia harus waspada? Namun, Indonesia harus tetap waspada karena Socceroos memiliki kualitas dan level permainan yang sangat baik.
-
Siapa yang mendukung keselamatan pelayaran Indonesia? PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai induk holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey, mendukung keselamatan pelayaran Tanah Air, khususnya bagi kapal-kapal niaga berbendera Indonesia.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi ke Bali? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Bali adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, serta Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto.
-
Kenapa Prabowo menekankan pentingnya kewaspadaan? Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perkembangan teknologi tidak sepenuhnya membawa kebaikan. Maka dari itu perlu kewaspadaan dari masyarakat.
-
Kenapa Kapolri minta jajaran di Bali siapkan sistem delaying di Gilimanuk? Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran di Bali untuk mempersiapkan dan mendukung ASDP dalam menerapkan delaying sistem di Pelabuhan Gilimanuk, demi meminimalisir potensi antrean di area tersebut.
"Pemerintah indonesia tidak punya hak untuk menutup. Bahwa kapal-kapal Indonesia diperingatkan untuk hati-hati atau menghindari jalur itu, ya tentu bisa dipertimbangkan tapi tidak mungkin indonesia menutup," kata dia.
Disinggung soal upaya menyelamatkan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf, Wapres JK menuturkan, hingga saat ini angkatan bersenjata Filipina belum meminta bantuan TNI untuk menyerbu penyandera. Pemerintah belum mengetahui kondisi kesehatan WNI yang masih disandera. "Enggak tahu, belum dapat. Waduh belum tahu (kondisi WNI) saya," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Filipina.
Baca SelengkapnyaJokowi mengapresiasi kepercayaan pemerintah Filipina terhadap produk buatan Indonesia.
Baca SelengkapnyaIndonesia turut menawarkan pesawat CN2335-220 produksi PTDI.
Baca SelengkapnyaTNI AL mempersiapkan pengamanan VVIP dalam Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut pemerintah Filipina percaya dan puas terhadap produk buatan Indonesia
Baca SelengkapnyaDeretan pesawat tempur TNI AU yang dikerahkan untuk mengawal Jokowi adalah 4 unit F-16 Fighting Falcon, 3 unit T-50i Golden Eagle, dan 1 unit Sukhoi SU-30 MK2.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Jokowi kepada Pejabat TNI-Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/9).
Baca SelengkapnyaKementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mengkampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta negara ASEAN dan India bekerja sama menanggulangi kejahatan maritim.
Baca SelengkapnyaUtamanya terkait keselamatan dan kondisi jalanan selama periode mudik.
Baca Selengkapnya