Jokowi minta TPPI tetap beroperasi meski tersangkut masalah hukum

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi meninjau kawasan Kilang Trans Pacific Petroleum Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, Rabu (11/11). Walaupun TPPI sedang ada masalah hukum, Jokowi ingin memastikan bahwa TPPI masih tetap beroperasi.

"Saya cek di sini, meski baru 70 persen tapi sudah dimulai. Dan Insya Allah pada akhir tahun mencapai 100 persen," kata Jokowi.

Kilang Trans Pacific Petroleum Indotama (TPPI) dibangun pada tahun 1995 tapi beberapa kali mengalami masalah. Sehingga tidak dapat beroperasi secara baik untuk menopang kebutuhan energi dalam negeri. Pada tahun 2006 TPPI memulai operasi dengan bahan baku kondensat yang berasal dari Pertamina.

"Kemudian ada masalah lagi karena tidak bisa membayar sehingga menjadi masalah hukum yang sudah berlangsung empat tahun dan berhenti beroperasi," jelas Jokowi.

Jokowi menegaskan, dengan beroperasinya TPPI maka impor untuk premium dapat berkurang hingga 19 persen. Tapi, jika proses di TPPI Tuban digabungkan dengan proses RFCC Cilacap akan menurunkan impor premium hingga 29 persen.‎

"Bahkan pada bulan Desember 2015 penghematan impor akan mencapai 36 persen. Dan solarnya mencapai sekarang 40 persen, nantinya tidak akan ada impor pada akhir tahun," ucap Presiden.

Saat mengetahui TPPI didera masalah hukum, Jokowi mengatakan, agar tidak dicampuradukkan dalam wilayah ekonomi nasional. Masalah hukum diselesaikan di wilayah hukum.

"Di wilayah ekonomi dan bisnis harus jalan. Target kemarin, Oktober harus dimulai," tegasnya.

Proses-proses produksi premium, solar LPG dan HOMC 92 (dikenal sebagai Pertamax 92) akan dikerjakan di komplek TPPI Tuban. Jokowi berharap ke depannya kawasan ini bisa menjadi Komplek Industri Petrokimia di Indonesia.

"Sebuah keputusan politik yang tadi diputuskan di dalam rapat dan kita harapkan nantinya, turunan-turunan dari proses produksi di sini semuanya akan dihasilkan di komplek industri petrokimia itu," tandasnya. (mdk/bal)