Jokowi minta ulama beri pengertian warga agar tak demo 25 November
Merdeka.com - Kapolda Jawa Barat Irjen (Pol) Bambang Waskito mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tak ada pengerahan massa pada 25 November 2016 mendatang. Hal itu diungkapkan Jokowi saat menggelar pertemuan dengan para pimpinan pondok pesantren se-Jawa Barat dan Banten di Istana Negara.
"(Ulama dan kiai) Diimbau untuk memberikan pengertian kepada orang-orang di daerahnya supaya tidak menggerakkan massa. Itu sudah ada jalurnya sendiri," kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/11).
Kepada warga Jawa Barat, Bambang mengimbau agar kekuatan massa tak diturunkan karena proses hukum atas kasus penistaan agama masih berjalan. Menurut Bambang, memutuskan kasus yang membelit Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu membutuhkan waktu.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dilakukan warga saat Jokowi berkunjung? Padahal korban tersebut hanya membentangkan spanduk berisikan 'Selamat Datang Pak Jokowi, Kami Sudah Pindah, Kami Pilih Ganjar' pada saat Jokowi berada di pasar Agrosari, Wonosari.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
"Memproses seperti itu kan butuh proses, butuh waktu. Tidak bisa memaksakan kehendak. Hukum tidak seperti itu, ada proses. Pemeriksaan ahli, pemeriksaan saksi-saksi semua, yang seperti itu kan tidak mungkin dibatalkan lagi," jelas dia.
Senada dengan Bambang, Kapolda Banten Brigjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengatakan sudah ada kesepakatan antara kepala daerah dengan ulama di daerahnya agar situasi tetap kondusif hingga berakhirnya proses hukum kasus Ahok.
"Hubungan kami dengan ulama, umarah dan ulama sangat baik ya, artinya kami bisa berbicara langsung terkait dengan masalah-masalah yang ada. Jadi tentunya khusus untuk Banten kita sudah sepakat harus tetap kondusif, jadi terkait dengan isu-isu yang ada, kami mengikuti wilayah Banten, kami harapkan, kami sepakat untuk Banten aman dan kondusif," jelas dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dua hari menjelang hari pencoblosan, sejumlah kiai Nahdlatul Ulama (NU) menyambangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi)
Baca SelengkapnyaJokowi dengan tegas mengingatkan, jangan tidak boleh tidak saling menyapa karena adanya perbedaan pendapat saat pemilu.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Jokowi turun langsung mengkampanyekan Luthfi-Yasin di Jateng.
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaAktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengaku ingin memastikan bahwa saat Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mulai resmi menjabat segala sesuatu sudah dalam kondisi siap.
Baca SelengkapnyaNana keluar dari pintu Istana Negara pukul 09.20 WIB, usai bertemu Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui Pemilu 2024 menimbulkan adanya gesekan perbedaan pilihan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan itu, Ganjar dan ulama se-Indonesia menyepakati dan memutuskan 8 poin.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kedamaian tidak boleh terkoyak karena Pemilu.
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan.
Baca SelengkapnyaJokowi tak menampik pesta demokrasi lima tahunan dalam ajang Pemilu 2024 dapat menimbulkan gesekan perbedaan pilihan di masyarakat.
Baca Selengkapnya