Jokowi Minta Urusan Pertanahan Pakai Sistem Berbasis Digital
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggunakan sistem layanan berbasis digital untuk urusan pertanahan. Jokowi menegaskan, pola-pola pelayanan lama harus segera ditinggalkan.
"Saya minta di tahun ini bisa dimulai sistem layanan berbasis digital dan diterapkan di Kementerian ATR BPN," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan semua berkas atau dokumen pertanahan ditransformasikan dalam format digital. Jokowi meyakini tidak sulit mentransformasikan dokumen tersebut serta tidak menghabiskan banyak anggaran.
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
Justru penerapan sistem layanan berbasis digital menghasilkan data pertanahan yang akurat dan aman. "Ini memudahkan masyarakat," ucapnya.
Jokowi juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil membangun sistem manajemen SDM yang baik. Mulai dari tahap rekrutmen, upgrading, pola karir, sistem penilaian berbasis kinerja, berbasis kompetensi serta pemberian reward punishment.
Jokowi menyebut, semua negara di dunia sudah menerapkan sistem layanan berbasis digital. Bila Indonesia tidak segera mengaplikasikan sistem tersebut maka akan tertinggal jauh dari negara-negara lain dalam pelayanan pertanahan.
"Negara cepat akan mengalahkan negara lambat. Nggk ada negara besar kalahkan negara kecil atau negara kaya mengalahkan negara miskin. Ke depan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Itu kunci dalam segala hal kita harus cepat," tegasnya.
Mantan Wali Kota Solo ini berharap, penerapan sistem layanan berbasis digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam urusan pertanahan. Tetapi juga menaikkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.
"Pelayanan saya harapkan mampu meningkatkan ease of doing business (EODB) menjadi peringkat lebih baik. Karena urusan sertifikat juga jadi penilaian EODB," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaSetidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.
Baca SelengkapnyaSeperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca SelengkapnyaImplementasi ditandai dengan diserahkannya 12 sertifikat tanah elektronik.
Baca SelengkapnyaJokowi prihatin akan banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Lembaga, yang menimbulkan ketidakefisienan.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta ASN inovatif dan adapatif terhadap perubahan yang ada.
Baca SelengkapnyaMenurut Budi Kristiyana, layanan sertipikat elektronik ini merupakan strategi penting di era digital.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.
Baca Selengkapnya"Ada yang lebih dari 5.000 (aplikasi). Saya enggak nunjuk di kementerian mana. Saking kreatifnya," ujar Jokowi
Baca SelengkapnyaMenurutnya, Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi besar digital Indonesia untuk membawa kemajuan
Baca Selengkapnya