Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi Minta Urusan Pertanahan Pakai Sistem Berbasis Digital

Jokowi Minta Urusan Pertanahan Pakai Sistem Berbasis Digital Presiden jokowi. ©2017 Biro Pers Setpres

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggunakan sistem layanan berbasis digital untuk urusan pertanahan. Jokowi menegaskan, pola-pola pelayanan lama harus segera ditinggalkan.

"Saya minta di tahun ini bisa dimulai sistem layanan berbasis digital dan diterapkan di Kementerian ATR BPN," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan semua berkas atau dokumen pertanahan ditransformasikan dalam format digital. Jokowi meyakini tidak sulit mentransformasikan dokumen tersebut serta tidak menghabiskan banyak anggaran.

Justru penerapan sistem layanan berbasis digital menghasilkan data pertanahan yang akurat dan aman. "Ini memudahkan masyarakat," ucapnya.

Jokowi juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil membangun sistem manajemen SDM yang baik. Mulai dari tahap rekrutmen, upgrading, pola karir, sistem penilaian berbasis kinerja, berbasis kompetensi serta pemberian reward punishment.

Jokowi menyebut, semua negara di dunia sudah menerapkan sistem layanan berbasis digital. Bila Indonesia tidak segera mengaplikasikan sistem tersebut maka akan tertinggal jauh dari negara-negara lain dalam pelayanan pertanahan.

"Negara cepat akan mengalahkan negara lambat. Nggk ada negara besar kalahkan negara kecil atau negara kaya mengalahkan negara miskin. Ke depan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Itu kunci dalam segala hal kita harus cepat," tegasnya.

Mantan Wali Kota Solo ini berharap, penerapan sistem layanan berbasis digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam urusan pertanahan. Tetapi juga menaikkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.

"Pelayanan saya harapkan mampu meningkatkan ease of doing business (EODB) menjadi peringkat lebih baik. Karena urusan sertifikat juga jadi penilaian EODB," tandasnya.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?
Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?

Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat
Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat

Presiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Hadiri Pameran Publik Servis, MenPAN-RB: Pesan Pak Presiden Ciptakan Birokrasi Efektif
Hadiri Pameran Publik Servis, MenPAN-RB: Pesan Pak Presiden Ciptakan Birokrasi Efektif

Seperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.

Baca Selengkapnya
Resmikan Implementasi Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri ATR Dorong Pelayanan Cepat dan Aman
Resmikan Implementasi Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri ATR Dorong Pelayanan Cepat dan Aman

Implementasi ditandai dengan diserahkannya 12 sertifikat tanah elektronik.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Sentil Pihak yang Merasa Paling Berkuasa Soal Data
VIDEO: Presiden Jokowi Sentil Pihak yang Merasa Paling Berkuasa Soal Data

Jokowi prihatin akan banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Lembaga, yang menimbulkan ketidakefisienan.

Baca Selengkapnya
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga

Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN Jangan Alergi Terhadap Teknologi dan Digitalisasi
Jokowi: ASN Jangan Alergi Terhadap Teknologi dan Digitalisasi

Jokowi juga meminta ASN inovatif dan adapatif terhadap perubahan yang ada.

Baca Selengkapnya
Sertifikat Tanah Elektronik Dinilai Mampu Kurangi Risiko Kehilangan hingga Kerusakan Dokumen Fisik
Sertifikat Tanah Elektronik Dinilai Mampu Kurangi Risiko Kehilangan hingga Kerusakan Dokumen Fisik

Menurut Budi Kristiyana, layanan sertipikat elektronik ini merupakan strategi penting di era digital.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Segera Habis, Jokowi Instruksikan Pembangunan Portal Nasional Dipercepat
Masa Jabatan Segera Habis, Jokowi Instruksikan Pembangunan Portal Nasional Dipercepat

Pemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sindir Ada Kementerian Punya 5.000 Aplikasi: Saking Kreatifnya
Jokowi Sindir Ada Kementerian Punya 5.000 Aplikasi: Saking Kreatifnya

"Ada yang lebih dari 5.000 (aplikasi). Saya enggak nunjuk di kementerian mana. Saking kreatifnya," ujar Jokowi

Baca Selengkapnya
VIDEO: Depan Pejabat Penting Negara, Jokowi Titip Pesan ini Jelang Pensiun Jadi Presiden
VIDEO: Depan Pejabat Penting Negara, Jokowi Titip Pesan ini Jelang Pensiun Jadi Presiden

Menurutnya, Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi besar digital Indonesia untuk membawa kemajuan

Baca Selengkapnya