Follow
Jokowi Naikkan Anggaran PKH Jadi Rp 32,65 T, Ibu Hamil Dapat Rp 2,4 Juta
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) membagikan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 1.115 keluarga penerima manfaat di Ciracas, Jakarta Timur. Penyaluran bansos tersebut merupakan tahap pertama di tahun 2019.
Jokowi mengatakan ada peningkatan dana bansos PKH pada tahun 2015 dari Rp 5,4 triliun kini menjadi Rp 32,65 triliun. Jumlah penerima PKH pun ditambah menjadi 10 juta keluarga.
Kementerian Sosial pun segera menyalurkan dana PKH untuk Keluarga Penerima Modal (KPM) tahun 2019. Anggaran PKH di tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang lalu.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Kenapa gaji KPPS Pilkada 2024 naik? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menyetujui usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang kenaikan honor atau gaji para penyelenggara ad hoc Pemilu 2024.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
Agar penyaluran tepat sasaran, Kementerian Sosial telah menyusun indeks bantuan sosial untuk penerima bantuan tetap KPH.
Bantuan tetap untuk PKH regular Rp 550.000,-/keluarga/tahun. Sedangkan bantuan tetap PKH akses Rp 1.000.000,-/keluarga/tahun.
Bantuan komponen untuk beragam kondisi KPM juga telah disusun Kementerian Sosial.
Ibu hamil, anak-anak balita, kaum difabel, dan lanjut usia, akan menerima dana masing-masing Rp 2.400.000,-/jiwa/tahun. Sedangkan yang sudah bersekolah, pelajar SD menerima Rp 900.000,-/jiwa/tahun, SMP Rp 1.500.000,-/jiwa/tahun, SMA Rp 2.000.000,-/jiwa/tahun.
Pemerintah berharap dengan naiknya anggaran PKH tahun 2019, angka kemiskinan di Republik ini dapat ditekan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca Selengkapnya
Anggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca Selengkapnya
"Bukan semuanya diberikan 228 juta, kalau ibu-ibu Muslimat NU kan sudah sejahtera," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau biasa yang akrab disapa Cak Imin memberikan empat janji jika dirinya menjadi pemimpin.
Baca Selengkapnya
Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca Selengkapnya
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mencatat alokasi DAU di 2024 akan mengalami kenaikan di seluruh daerah.
Baca Selengkapnya