Jokowi pantau seleksi capim KPK melalui media massa
Merdeka.com - Panitia seleksi calon pimpinan KPK telah selesai menggelar wawancara terbuka bagi 19 nama calon pimpinan KPK. Ternyata, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memonitor tahap-tahapan seleksi calon pimpinan KPK, termasuk sesi wawancara terbuka.
"Ya iya dong. Sejauh itu dipublish di media massa, presiden memonitor di media tapi presiden tak bertanya ke pansel. Independensi pansel harus tetap dijaga," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana, Jakarta, Kamis (27/8).
Pratikno tak mempersoalkan lebih jauh mengenai kemungkinan lambatnya penyerahan hasil seleksi Pansel KPK ke presiden. Yang mana Pansel KPK sedang menelusuri dan mengkaji 19 nama mana yang terdapat dalam tanda kutip stabilo merah seperti yang dikatakan Bareskrim Polri. Oleh karena itu, Pratikno memahami jika ada kelambatan sedikit soal waktu penyerahan hasil seleksi pansel KPK.
-
Bagaimana cara Prabowo memutuskan capim KPK? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
-
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
-
Kenapa Prabowo bisa menganulir capim KPK? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Siapa yang minta Prabowo ulang seleksi capim KPK? Sebelumnya, sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Karena menilai pansel yang sah adalah pansel yang dibentuk oleh Prabowo selaku presiden saat ini.
"Kan pansel punya otonomi, pansel punya independensi, apalagi bapak presiden, saya juga sangat menjaga betul. Jadi saya itu berkomunikasi dengan pansel itu hari-hari pertama saja, dua hari, tiga hari pertama. Karena kita menyiapkan infrastruktur pendukung, apa itu ruang apa itu fasilitas dan seterusnya termasuk staf teknis, yang membantu pansel," jelas Pratikno.
"Tapi setelah itu kita enggak membantu sama sekali. Karena kita memang menjunjung tinggi independensi anu pansel. Jadi itu keputusan sepenuhnya ada di pansel," imbuhnya.
Namun demikian, kata Pratikno, lambatnya penyerahan nama-nama hasil seleksi pansel KPK ke presiden tentunya tidak di luar batas. Sebab, jadwal seleksi calon pimpinan KPK mulai dari presiden dan DPR telah ditentukan jauh-jauh hari sebelumnya.
"Ya tapi kan masalahnya juga itu kan juga ada terikat dengan schedule yang ditetapkan di dalam Undang-Undang. Kapan batas akhir harus dilantik, terus kemudian DPR punya waktu berapa lama diberi waktu berapa lama. Oleh karena itu kemudian harus diserahkan kepada presiden berapa hari sebelum masuk ke DPR itu kan schedule-nya sudah ketat sekali. Pansel tahu," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga akan memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK untuk memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaNama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK telah dikantongi Jokowi.
Baca SelengkapnyaKurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca SelengkapnyaSejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.
Baca SelengkapnyaPrabowo tidak akan mengkaji ulang nama-nama Capim dan Cadewas KPK yang telah diserahkan ke DPR RI.
Baca SelengkapnyaSekretaris Kabinet Pramono Anung belum mengajukan cuti ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah terdaftar resmi mengikuti Pilgub Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK.
Baca SelengkapnyaMenurut Arief, proses penetapan kriteria itu tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal Pansel.
Baca SelengkapnyaJokowi akan memilih 5 nama capim untuk diserahkan ke DPR dan selanjutnya menjalani uji kepatutan dan kelayakan.
Baca Selengkapnya20 nama capim dan calon dewas KPK yang diserahkan ke Jokowi akan diumumkan melalui website.
Baca Selengkapnya