Jokowi: Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Harus Kita Antisipasi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kondisi tersebut kata dia harus dilakukan agar tidak mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian.

"Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus kita antisipasi. Kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus kita mitigasi," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam agenda Koordinasi Tahunan dan Arahan Presiden Republik Indonesia Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 dalam siaran telekonference, Kamis (14/1).

"Seperti shadow economi, peningkatan kecelakaan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru," ungkap Jokowi.

Tidak hanya itu Jokowi juga meminta agar seluruh pihak bersinergi. Hal tersebut untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Salah satunya dengan membentuk public private partnership.

"Dengan membentuk public private partnership anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Seperti antara lain melalui, Indonesian (Financial) Transaction Report and Analysis Center atau INTRAC," ungkap Jokowi.

Sementara itu, dia meminta agar aparat penegak hukum untuk berkomitmen dan konsisten dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Agar mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

"Selain itu optimalkan juga peran satgas daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) untuk mencegah pendanaan terorisme yang dihimpun melalui donasi masyarakat. Berkedok sumbangan kemanusiaan dan upaya lain yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat," ungkap Jokowi.