Follow
Jokowi perintahkan ada pendampingan dalam penggunaan dana desa
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memimpin ratas terbatas (ratas) tentang optimalisasi dana desa. Dalam sambutannya, dia menginginkan perekonomian di desa terus bergerak cepat.
"Kita memiliki 74.958 desa, dan 8.430 kelurahan yang semuanya perlu kita bangun dan kita ingin perekonomian di desa bisa bergerak, tidak kalah cepatnya dengan pergerakan perekonomian yang ada di kota," ungkapnya di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/10).
Di tahun 2015, kata Jokowi, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 20,76 triliun. Sementara tahun 2016 dana desa ditambah dan disalurkan menjadi Rp 46,98 triliun.
-
Kenapa Desa Sukojati dapat tambahan dana? Selain pengelolaannya baik, Desa Sukojati juga telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi dari KPK. Ini yang menjadi poin plus sehingga mendapatkan tambahan DD lebih besar dari lainnya,' urai Faishol.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
"Tahun 2017 Rp 60 triliun [dana desa]. Ini adalah jumlah yang sangat besar, sangat besar dan yang perlu kita pastikan adalah dana itu bisa berjalan optimal di lapangan," tegasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, dana desa harus digunakan untuk hal-hal produktif. Misalnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Semua kegiatan yang dikerjakan di desa, sambung dia, harus melibatkan warga setempat.
Menutup pengantarnya, Jokowi kembali mengingatkan pengelolaan dana desa harus diawasi dengan baik.
"Saya minta penggunaan dana desa ini betul-betul ada pendampingan, didampingi dengan baik. Terkait jenis proyeknya, waktu pengerjaan, dikawal dan juga managemen lapangannya diawasi semuanya," pungkas dia.
Rapat terbatas soal optimalisasi dana desa ini dihadiri menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga. Mereka adalah Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Hadir juga Menteri PU PERA Basuki Hadimuldjono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofian Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya
Pembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca Selengkapnya
DPP Apdesi yang ikut menemui Jokowi sebanyak 15 orang yang berasal dari tiga organisasi.
Baca Selengkapnya
Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Program Rp1 miliar per desa, merupakan janji politik Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Baca Selengkapnya
Penggunaan dana desa juga harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Baca Selengkapnya
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya
Masa jabatan kepala desa kini menjadi delapan tahun dan dapat dipilih maksimal dua kali masa jabatan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya