Jokowi perintahkan berantas aparat pembeking penyelundupan barang

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta membahas maraknya praktik penyelundupan barang yang terjadi di Tanah Air. Dalam pengantarnya, Jokowi menekankan pentingnya peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam memutus praktik penyelundupan. Terlebih, Bakamla baru saja dipimpin oleh pimpinan yang baru saja ia lantik, yaitu Laksda Arie Soedewo.

"Saya minta langkah konkret harus segera kita lakukan mengatasi masalah penyelundupan ini. Kepala Bakamla yang baru memiliki peran yang strategis dalam mengurangi penyelundupan ini, saya juga perintahkan peningkatan pengawasan secara terpadu dilakukan terutama di pelabuhan kecil," kata Jokowi dalam pengantarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/3).

Jokowi menyatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat rawan terjadinya praktik penyelundupan barang, baik produk pertanian, barang industri, daging, perikanan, elektronika, ilegal fishing sampai narkoba.

Oleh sebab itu, dia meminta tindakan tegas apabila ada aparat yang menjadi 'beking' dari praktik penyelundupan barang.

"Tindak tegas aparat yang ikut bermain menjadi beking tidak ada ampun. Saya ingin juga tidak ada kongkalikong lagi. Baik dalam permasalahan dokumen, penyalahgunaan fasilitas, juga kuota impor dan saya ingin agar dilakukan reformasi total menyeluruh dalam tata kelola izin impor," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada TNI dan Polri untuk meningkatkan patroli di wilayah yang rawan terjadinya praktik penyelundupan. Apabila diperlukan, TNI dan Polri harus bekerjasama dengan negara lain dalam menjaga daerah perbatasan dari praktik penyelundupan.

"Tingkatkan kapal patroli, kerjasama operasi bersama-sama. Kalau mungkin perlu dengan negara tetangga kita. Polri dan TNI juga meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktek penyelundupan khususnya melalui pelabuhan kecil, jalur tikus, di wilayah perbatasan bisa kita cegah," tegasnya.