Jokowi: Pilkada serentak tolak ukur demokrasi kita

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan. Untuk kali ini, agenda pembahasannya adalah mengenai persiapan pelaksanaan pilkada serentak.

"Pelaksanaan pilkada serentak yang aman akan menjadi tolok ukur bagi demokrasi kita," kata Jokowi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/7).

Pilkada serentak bakal digelar pada 9 Desember 2015. Pada hari itu, akan ada 269 pilkada yang terdiri dari sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta 224 pemilihan bupati dan wakil bupati dan 36 pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

"Dan menurut undang-undang Nomor 8/2015 tentang Pilkada, pendanaan kegiatan pilkada dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN. Dengan demikian pemerintah pusat hanya akan menambah atau menambal biaya yang tidak bisa didanai oleh APBD," jelas Jokowi.

"Dan saya dengar dana pilkada serentak yang hampir mencapai Rp 7 triliun seluruhnya bisa ditanggung oleh APBD. Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD," imbuhnya.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, kekurangan biaya pengamanan inilah yang akan dibantu dari APBN. Jokowi meminta kepada Menko Polhukam, Mendagri, Kapolri dan Menkeu secepatnya untuk berkoordinasi tentang masalah penganggaran untuk keamanan ini.

"Dan saya juga minta kepada Kapolri untuk menyiagakan pasukannya untuk mendeteksi sedini mungkin. Mungkin kemungkinan adanya berbagai potensi adanya yang mengganggu keamanan pilkada," jelas Jokowi.