Jokowi putuskan grasi Antasari Azhar usai lebaran
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mengkaji dan mempelajari grasi mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Presiden baru akan memutuskan untuk mengabulkan atau menolak grasi Antasari nanti usai lebaran.
"Dalam beberapa hari ke depan lah ya, masih ada waktu sekitar 10 harian lebih, hampir 2 mingguan," kata Mensesneg Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/7).
Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan, presiden telah mengumpulkan lembaga penegak hukum untuk berkonsultasi mengenai grasi Antasari tersebut. Baik itu Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM serta Menko Polhukam.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan? Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi lebih dulu datang di istana Kepresidenan. Budi ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bersama Satya.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Dalam lawatannya ke Jakarta, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang ditemu Ganjar di Jakarta? Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ditemani istrinya, Atikoh menemui anak-anak muda di Tim Pemenangan Muda Creative Hub, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
"Presiden ingin mendengarkan langsung, masukan tertulis dari lembaga-lembaga tersebut sudah masuk pada presiden, presiden ingin dengar langsung," jelas Pratikno.
"Jadi kemarin Menkum HAM, Menko Polhukam, Kapolri serta Jaksa Agung menjelaskan langsung pada presiden. Kemarin sudah ada suratnya sudah masuk, tapi tentunya kita enggak bisa menjelaskan di sini, tapi beliau-beliau berempat sudah jelaskan langsung pada presiden," tambahnya.
Oleh karena itu, kata Pratikno, dalam waktu dekat presiden akan membuat keputusan mengenai grasi Antasari. Jokowi tak mau gegabah di dalam memutuskan grasi tersebut. Banyak pertimbangan dari Jokowi baik itu dari aturan undang-undang, segi kemanusiaan dan faktor lainnya.
"Presiden harus segera buat keputusan karena menurut UU kan presiden harus jawab (permohonan) grasi itu 90 hari setelah grasi diajukan," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasus ini sudah bukan masalah pribadi, melainkan institusi Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaMenurut Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, pertemuan kedua pucuk pimpinan tersebut bersifat audiensi biasa yang dilakukan oleh pejabat baru.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi soal rencana perombakan kabinet jelang purnatugas Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir Effendy menjadi saksi sidang sengketa pilpres di MK
Baca Selengkapnyaini, Tak ada tampak canggung antara Moeldoko dan AHY. Keduanya bahkan berjabat tangan dan saling senyum.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung St Burhanuddin.
Baca SelengkapnyaJokowi secara bergantian sudah bertemu dengan Prabowo Subianto, Airlangga dan Zulkifli Hasan
Baca SelengkapnyaBudi Arie meminta masyarakat menunggu terkait wacana reshuffle tersebut.
Baca SelengkapnyaSupratman mengaku tidak ada pembahasan atau arahan dari Jokowi terkait munas partai politik.
Baca SelengkapnyaRapat kali ini dihadiri para menteri termasuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaAHY akan memimpin rapat perdana di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, besok.
Baca SelengkapnyaGibran tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi dihadirkan di MK
Baca Selengkapnya