Follow
Jokowi putuskan UN tetap lanjut, minta pelaksanaan disempurnakan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memutuskan Ujian Nasional (UN) tetap dilanjutkan. Hanya saja, Jokowi meminta pelaksanaan UN selanjutnya tetap dijalankan dengan berbagai penyempurnaan dan perbaikan.
Hal ini diputuskan Presiden Jokowi usai menggelar rapat terbatas membahas evaluasi lanjutan tentang pelaksanaan Ujian Nasional di Kantor Presiden, Senin (19/12).
"Presiden telah memutuskan hal yang berkaitan dengan Ujian Nasional. Ujian Nasional tetap diadakan dijalankan dengan berbagai penyempurnaan, perbaikan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyampaikan hasil ratas tersebut.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Bagaimana Jokowi menyelesaikan kuliah? Masuk kuliah pada 1980, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya 5 tahun berselang.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Apa yang dilakukan Jokowi untuk dies natalies UGM? 'Jadi begini sebenarnya UGM itu mengundang beliau. Cuma sampai tadi malam beliau masih di Jepang ya. Jadi waktunya tidak cukup untuk sampai ke Yogyakarta. Meskipun sebenarnya beliau sangat berkeinginan untuk memberikan pidato langsung ke UGM,' ucap Andi saat dihubungi, Selasa (19/12).
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Apa yang Jokowi lakukan di MTQ Nasional? Jokowi akan menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional XXX yang digelar di Stadion Gelora Kadrie Oening, Kota Samarinda.
Pramono menjelaskan, Jokowi menginginkan perbaikan pelaksanaan Ujian Nasional yakni dengan cara guru yang sudah disertifikasi, perlunya waktu untuk ditingkatkan kemampuannya. Dengan demikian, akan ada evaluasi terkait kinerja guru.
"Sehingga dengan demikian harapannya UN ini bisa menjadi benchmarking untuk kemajuan para siswa kita di kemudian hari," katanya.
Pramono menjelaskan, hal kedua, untuk jian Nasional akan ada kisi-kisi nasional terhadap beberapa mata pelajaran sekolah.
"Sehingga dengan demikian ada penyempurnaan terhadap hal itu," katanya.
Seperti diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendy sebelumnya pernah mengusulkan Ujian Nasional dimoratorium. Namun, Presiden Jokowi kala itu meminta moratorium UN dikaji secara mendalam.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.
Baca Selengkapnya
Komisi X DPR bakal menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti
Baca Selengkapnya
Selain itu juga akan dikonfirmasi terkait pemenuhan persyaratan, terutama karya ilmiah sebagai syarat khusus untuk menjadi guru besar.
Baca Selengkapnya
Sambil berguyon, Abdul Mu'ti meminta tunjangan tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas bukan perbanyak tunggangan
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, guru senantiasa mendedikasikan diri kepada anak-anak bangsa.
Baca Selengkapnya
Abdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.
Baca Selengkapnya
Kebijakan menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.
Baca Selengkapnya
Abdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi memerintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran untuk riset, khususnya di perguruan tinggi pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Nunuk menerangkan, tahun ini ada perubahan bagi pelamar umum, mengingat PPG masuk ke dalam prioritas keempat (P4).
Baca Selengkapnya
Abdul Mu'ti mengaku masih perlu ada pembahasan lebih lanjut perihal perlindungan terhadap para tenaga pengajar.
Baca Selengkapnya
DPR meminta Mendikdasmen menghadirkan sistem UN berbasis bukan dengan cara manual.
Baca Selengkapnya