Jokowi resmikan pembangunan proyek PLTU Batang senilai USD 4 miliar

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak boleh ada lagi proyek-proyek yang mangkrak karena masalah perizinan atau pembebasan tanah. Kalau ada masalah, pemerintah akan membantu untuk membereskannya.

"Penegasan Presiden itu disampaikan saat meresmikan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang dan Program Elektrifikasi 50 Lokasi di Pulau Terdepan dan Daerah Perbatasan di Batang, Jawa Tengah," kata Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/8).

Menurut presiden, lanjut Teten, public private partnership (PPP) seperti yang dilakukan dalam proyek PLTU Batang harus bisa menjadi contoh kerja sama pemerintah dan swasta. Ini karena APBN tidak cukup untuk membangun semua infrastruktur yang diperlukan.

Padahal ketersediaan listrik sangat dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat dan industri. Pengerjaan PLTU Batang telah tertunda selama 4 tahun.

Teten menambahkan, PLTU ini seharusnya dapat beroperasi tahun depan. Pemerintah secara lintas sektoral akan bekerja keras melakukan terobosan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pembangunan pembangkit listrik. Jika tidak dilakukan, akibatnya Indonesia akan mengalami krisis listrik pada tahun 2019.

"Anak-anak di perbatasan harus bisa belajar di malam hari dan nelayan bisa menyimpan ikan hasil tangkapan di tempat pendingin. Konveksi-konveksi kecil, warung-warung dan usaha kecil lainnya bisa hidup dan semua itu membutuhkan listrik," jelas Teten menirukan ucapan presiden.

Pemerintah sendiri menargetkan rasio elektrifikasi sampai akhir 2019 mencapai mencapai 97 persen dan 99 persen pada 2020 dari jumlah rumah tangga di Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019), sejumlah pembangkit akan dibangun hingga mencapai 35,000 MW.

Semua itu didasari adanya kebutuhan listrik dari hari ke hari yang semakin besar, sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk merespon permintaan pasokan listrik yang cepat, maka penambahan kapasitas pembangkit baru harus tetap diadakan.

Untuk itu Presiden akan memberikan perhatian khusus pada program percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangkit tenaga listrik ini. Pembangunan pembangkit listrik tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Menurut Teten, pemerintah tidak bisa berdiam diri atau cari aman ketika muncul berbagai masalah dalam pembangunan infrastruktur. Karena kalau terlambat maka dampaknya akan bisa kita rasakan beberapa tahun ke depan, yakni krisis listrik.

"PLTU ini merupakan proyek yang dipersiapkan dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan menjadi proyek showcase KPS skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari USD 4 miliar," terangnya.

"Presiden menegaskan bahwa skema KPS yang didasarkan pada proses yang terbuka, kompetitif, transparan dan akuntabel harus jadi contoh untuk pola kerjasama pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta di Indonesia, karena dana APBN saja tidak cukup untuk membangun semua infrastruktur yg diperlukan oleh rakyat Indonesia," tutupnya.