Jokowi sambangi markas Walhi bahas masalah lingkungan hidup

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendatangi kantor LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang berada di Jalan Tegal Parang Nomor 14, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Jokowi diundang untuk berdiskusi masalah lingkungan yang ada di Jakarta maupun Indonesia.

Pantauan merdeka.com, Senin (12/5) Jokowi yang menggunakan kemeja putih dan celana hitam langsung menggelar rapat tertutup dengan Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan. Setelah menggelar rapat tertutup selama satu jam, Jokowi dan Abentnego keluar dari ruangan tersebut.

Abetnego mengatakan kedatangan Jokowi tidak hanya sebagai gubernur saja, tetapi juga sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Jokowi membahas mengenai permasalahan lingkungan terutama mengenai pengelolaan sumber daya alam.

Apabila Jokowi terpilih menjadi presiden, lanjut dia, mantan wali kota Solo ini harus mengutamakan pengelolaan manajemen pengelolaan sumber daya alam terutama masalah koordinasi antara daerah dan pusat.

"Intinya, kami melihat penting isu terkait sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam sektoral, yang akibatkan persoalan lemahnya koordinasi sehingga menyebabkan eksploitasi yang tak terkendali. Itu menjadi ancaman dan tantangan ke depan bagi pemerintah selanjutnya," kata dia.

Dia menilai permasalahan lingkungan dan permasalahan terkait konflik agraria menjadi konflik terbanyak di Indonesia. Konflik agraria tersebut mengancam kesatuan masyarakat. Untuk itu, Walhi pun mengusulkan kepada Jokowi untuk membentuk sebuah lembaga ad hoc yang memang bertugas menangani permasalahan tersebut.

"Konflik agraria menjadi konflik yang terbesar setelah politik. kami sampaikan ini penting untuk diperhatikan, makanya kami usulkan agar dibentuk komisi ad hoc untuk penyelesaian konflik agraria," kata dia.

Sementara itu, Jokowi mengatakan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia sudah banyak. Untuk itu, dia menyetujui pembentukan lembaga ad hoc untuk mengatasi masalah konflik agraria.

"Jangan sampai isu lingkungan itu jatuhnya sektoral, diserahkan ke kementerian lingkungan hidup, badan pertanahan. Terus yang menyelesaikan siapa?  jadi gak jelas. Memang harusnya ada badan yang selesaikan, meskipun badan itu ad hoc supaya jelas, targetnya kapan. Karena konflik yang berkaitan dengan agraria banyak sekali," kata Jokowi.