Jokowi sebut Babinsa dan Babinkamtibmas garda utama himpun informasi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada 2.617 personel petugas Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) di Alila Hotel, Solo, Senin (30/1) sore. Selain Presiden, pengarahan juga diberikan oleh Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian.
Kegiatan bertema 'Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Jajaran TNI dan Polri se-Solo Raya' ini bertujuan untuk meningkatkan soliditas di kalangan TNI- Polri di tingkat bawah. Dengan soliditas yang dicapai diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengemukakan, Babinsa dan Babinkamtibmas yang berasal dari unsur TNI dan Polri merupakan garda utama dalam menghimpun informasi akurat. Sehingga keputusan dalam menangani masalah di tingkat masyarakat dapat diambil secara tepat.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi terkait penguntitan Jampidsus? 'Sudah saya panggil tadi,' kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
"Mereka ini ujung tombak kita untuk menentukan langkah yang akan diambil. Kalau informasinya akurat, keputusan yang akan diambil tentunya sangat tepat. Diperlukan sinergitas antara TNI dan Polri, agar informasi yang akurat dapat terjaring, sehingga mampu memperkuat sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta Babinsa dan Babinkamtibmas berada di barisan terdepan dalam menangkal paham radikalisme, gerakan intoleransi serta upaya mengikis ideologi, kebudayaan maupun ekonomi. Di zaman modern saat ini, kata Presiden, perang antarnegara tidak lagi menerapkan perseteruan fisik, namun lebih cenderung dengan cara yang tak kasat mata.
"Sekarang ini, hampir tidak ada perang fisik, perangnya tidak kasat mata. Yang lebih berbahaya dengan mengikis ideologi, kebudayaan hingga ekonomi," terangnya.
Tak hanya menjadi tugas Babinsa dan Babinkamtibmas, Presiden juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk merapatkan barisan. Yakni dengan menjunjung tinggi ideologi Pancasila serta tidak mudah untuk dipecah-belah oleh bangsa lain. Ekonomi masyarakat harus kuat, agar tidak mudah terpengaruh oleh paham yang menyimpang.
"Ancaman seperti itu harus secepatnya dideteksi agar dapat diambil langkah dalam mengantisipasinya," katanya.
Sementara itu Kapolri Tito Karnavian memberikan gambaran terkait keamanan yang ada di Solo Raya. Tito mengakui jika di Kota Solo dan sekitarnya, terdapat ancaman intoleransi dan radikalisme.
Hal tersebut dibuktikan, dari sejumlah kasus terorisme yang terjadi, pelakunya tak sedikit yang berasal dari Karisidenan Surakarta. Ia mengajak masyarakat, Babinsa dan Babinkamtibmas untuk terus meningkatkan kerjasama agar peristiwa tersebut bisa ditangkal.
"Kasus bom di Polresta Solo, kasus bom Thamrin, bom Tangerang dan tindak intoleransi di Sosial Kitchen, pelakunya banyak yang dari Surakarta. Tapi semuanya bisa kami selesaikan dengan baik," tandas Kapolri.
Kapolri mengaku telah menyebar intelijen di sejumlah wilayah yang dinilai rawan aksi radikalisme, terorisme serta intoleran antar umat beragama. Polri, imbuh dia, juga menyiapkan unsur dari intelijen, BIN (Badan Intelijen Negara) hingga seluruh anggota baik tingkat Polres maupun Polsek di wilayah masing-masing.
Sedangkan Panglima TNI, Jendral TNI Gatot Nurmantyo lebih menekankan pada sinergitas antara TNI - Polri. Hal tersebut dinilai penting untuk menciptakan suasana kondusif.
"Sinergitas antara TNI - Polri sangat diperlukan. Mari terus kita pupuk untuk menciptakan suasana yang kondusif," pungkas Panglima.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setiap menteri juga memiliki data intelijen. Namun, laporan tersebut diterimanya setiap satu bulan sekali.
Baca SelengkapnyaJokowi selalu mendapatkan data lengkap dari BIN, BAIS, TNI, Polri, dan PPATK.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan data yang dia terima setiap harinya tersebut lengkap.
Baca SelengkapnyaTerlebih, menurut Mardani, pernyataan Jokowi disampaikan di hadapan para relawan pendukungnya.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaGerindra yakin data di intelijen yang dipunyai oleh Presiden tidak akan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengatakan secara rutin mendapat laporan berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, hingga keamanan
Baca SelengkapnyaGerindra menyebut di negara lain pun presiden mendapatkan laporan intelijen soal partai politik.
Baca SelengkapnyaJokowi memberi arahan depan jenderal TNI Polri saat Rapimnas.
Baca SelengkapnyaPolemik Jampidsus Dikuntit Densus 88, Begini Sikap Jokowi ke Kapolri dan Jaksa Agung
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Jokowi saat memberi arahan kepada pejabat TNI dan Polri Tahun 2024 yang digelar di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaPKS berharap, agar data-data yang dimiliki Presiden Jokowi tidak disalahgunakan.
Baca Selengkapnya