Follow
Jokowi Sebut Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu Ada Kemajuan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kejaksaan RI tetap berkomitmen melakukan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Kejaksaan, kata dia, merupakan aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.
"Kemajuan kongkret dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat," tegasnya dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020, Senin (14/12).
Jokowi mengingatkan, Kejaksaan harus memperkuat kerja sama dengan lembaga yang bisa melaksanakan kajian, penelitian, investigasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu. Termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Bagaimana Komnas HAM mengungkap pelaku? 'Ada penggalian fakta tentang peran-peran Pollycarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lain lah,' kata Usman di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
"Kerja sama dengan pihak terkait terutama dengan Komnas HAM perlu untuk diefektifkan," katanya.
Tak hanya menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, Jokowi meminta Kejaksaan melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan. Kejaksaan harus menjadi bagian untuk menangkal kejahatan terhadap keamanan negara.
"Seperti terorisme, pencucian uang dan perdagangan orang. Serta kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara," sambungnya.
Minta Kejaksaan Lakukan Pembenahan
Sebelumnya, Jokowi meminta Kejaksaan melakukan pembenahan baik dari sisi internal maupun eksternal. Dia mengingatkan, Kejaksaan harus memastikan bersih dari praktik korupsi.
"Kejaksaan harus bersih, Kejaksaan harus bersih, Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang , yang berintegritas," tegasnya.
Jokowi mengatakan pengawasan dan penegakan disiplin di internal Kejaksaan harus terus diperkuat. Rekrutmen dan promosi jaksa juga harus dilakukan secara meritokratis dan transparan. Tahapan rekrutmen dan promosi jaksa perlu mempertimbangkan aspek kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Integritas jaksa, wawasan kebangsaan serta kesiapan menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang harus diutamakan. Oleh sebab itu, kapasitas SDM Kejaksaan yang relevan dengan revolusi 4.0 juga harus diberikan prioritas. Harus diprioritaskan," pesannya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca Selengkapnya
Aktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca Selengkapnya
Jokowi juga meminta aparat Kejaksaan tidak bermain proyek.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan inovasi penyelesaian perkara bukan hanya dengan mengadopsi teknologi baru, namun juga perspektif dan sensitivitas.
Baca Selengkapnya
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca Selengkapnya
Harus ada tindak tegas agar aparat tidak lagi terlibat dalam peredaran narkoba.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca Selengkapnya
"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Ternyata ada alasan yang sangat kuat di balik komitmen itu.
Baca Selengkapnya