Follow
Jokowi seharusnya tuntaskan konflik KPK-Polri sebelum ke luar negeri
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo saat ini tengah melakukan rangkaian kunjungan kerja ketiga negara, yakni Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Setelah pulang ke tanah air, dia berjanji akan langsung menyelesaikan polemik yang terjadi antara KPK dan Polri.
Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menilai, akan lebih baik jika Jokowi sudah memberi jalan keluar sebelum keberangkatannya ke luar negeri. Menurutnya, semakin cepat diselesaikan akan lebih baik.
"Apakah tepat Jokowi berangkat ke Malaysia, Brunei, dan Filipina. Apakah ada yang mendesak untuk diputuskan atau tidak sebelum pergi. Kalau saya lebih cepat dipecahkan atau diberi solusi, lebih baik," kata Effendi dalam diskusi ?'Publik dan Politik' di Menteng, Jakarta, Sabtu (7/2).
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
Namun, Effendi menilai, kemungkinan besar belum ada sesuatu yang mendesak untuk diambil Jokowi. Sehingga keputusan terhadap polemik KPK dan Polri bisa dilakukan setelah pulang dari rangkaian kunjungan kerjanya itu.
"Dalam hal tertentu, belum ada yang mendesak untuk diputuskan. Tapi kalau saya lebih cepat turun solusi lebih baik," ucapnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Widodo) menyebut, bahwa Polri harus bisa menjadi cooling system sekaligus perekat kebinekaan.
Baca Selengkapnya
KPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca Selengkapnya
Boyamin memandang proses penegakan hukum di KPK dan Polda Metro Jaya harus berjalan secara beriringan.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para petinggi TNI dan Polri di Istana IKN, 12 September 2024.
Baca Selengkapnya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca Selengkapnya
Pelantikan Prabowo-Gibran dilakukan pada 20 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya