Jokowi: Semua Vaksin Dipakai Wajib Masuk Dalam Daftar WHO

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengedepankan keselamatan dan keamanan masyarakat dan tenaga medis saat melakukan vaksin Covid-19.

"Keselamatan dan keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi," kata Jokowi, usai meninjau lokasi pemberian vaksin Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11). Di lokasi ini, Jokowi mendapati tenaga medis tidak menggunakan sarung tangan saat melakukan simulasi.

Jokowi mengatakan, semua vaksin akan digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 yang sudah terdaftar dan disetujui Badan Kesehatan Dunia (WHO). Pemberian vaksin pun diharapkan memberi hasil maksimal.

"Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk ke dalam daftarnya WHO, ini wajib. Harus masuk ke daftarnya WHO," jelas Jokowi.

Setelah vaksin masuk ke Indonesia, kata dia, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus ditempuh untuk memastikan keamanan penggunaan vaksin tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan lebih dahulu melakukan uji dan verifikasi standar terhadap vaksin tersebut.

Jokowi memperkirakan, proses yang harus ditempuh tersebut akan memakan waktu. Sehingga, vaksin massal baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021.

"Kita memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021 karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air," katanya

Terkait distribusi vaksin tersebut, Presiden menyebut bahwa hal itu tidak mudah. Tiap vaksin dari produsen yang berbeda juga memiliki ketentuan penyimpanan dan pola distribusi yang berbeda-beda.

Hal inilah yang sedang disiapkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk menjamin bahwa vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat tidak mengalami kerusakan dan penurunan mutu.

"Kemudian siapa yang akan divaksin terlebih dahulu? Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, juga tenaga medis yang ada. Itu yang diberikan prioritas, ditambah TNI-Polri kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian kita semua," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi yang terdepan dalam keikutsertaan vaksinasi Covid-19 apabila memang dibutuhkan.

"Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim saya diminta yang paling depan ya saya siap," katanya.

Sementara Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengaku masih melakukan penyempurnaan terhadap persiapan pemberian vaksin Covid-19.

"Untuk kapasitas kita laporkan 20-40 titik, nah nanti di lihat lagi di hitung lagi apakah kapasitasnya di tambah atau seperti apa," kata Bima.

Bima mengungkapkan untuk simulasi pemberian vaksin Covid-19 sendiri untuk penduduk usia produktif 18-59 tahun dengan target 690.000. Namun karena tahap awalnya vaksinasinya terbatas di fokuskan 20 persen dulu sekitar 138.000 ribu.

"Jadi ketika vaksin datang, sudah siap dan BPOM yah sudah, semua sudah siap, nah 138 ribu ini yang duluan. Siap saja itu? Pertama nakes kemudian yang kedua publik survan,. Seperti Dandim, buruh, ASN dan lain lain termasuk yang penerima bantuan iuran dari BPJS," katanya.