Jokowi serahkan 3515 sertifikat tanah program strategis di Solo

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan ribuan sertifikat tanah program strategis tahun 2016, di Lapangan Kotta Barat Solo, Minggu (16/10). Ribuan sertifikat tersebut diserahkan secara simbolis kepada 12 perwakilan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil dalam sambutannya mengatakan ada 3515 sertifikat dari 15 kabupaten/kota yang diserahkan dalam acara tersebut. Kota Solo sebagai tuan rumah hanya menyisakan 4 persen sertifikat yang akan diserahkan. Pasalnya 96 persen pemilik tanah lainnya sudah terlebih dulu diserahkan.

"Saya tadi sudah dikasih tau pak wali kota. Di Solo ini setiap selesai pembuatan sertifikat langsung diserahkan," ujar Sofyan.

Dia berjanji seluruh bidang tanah yang belum bersertifikat akan diselesaikan hingga akhir 2025. Sementara, Presiden Jokowi dalam sambutannya meminta agar acara tersebut tidak hanya bersifat seremonial saja. Dia ingin semua yang hadir sudah benar-benar menerima sertifikat.

"Program ini sudah 35 tahun tapi sampai sekarang belum selesai, baru 34 persen, masih ada 56 persen. Artinya masih ada 60 juta sertifikat harus diselesaikan. Tahun depan harus selesai 5 juta, tahun depannya 7 juta, dan tahun depannya lagi 9 juta sertifikat," tegas Jokowi.

Jokowi meminta juru ukur tanah ditambah apabila menjadi kendala dalam proses sertifikasi tanah. "Tidak perlu harus dari PNS, perlu juga ditambah juru data. 15 ribu orang perlu ditambah," ujarnya.

Menurut Jokowi yang paling penting masalah sertifikat tanah harus segera diselesaikan. Mantan Walikota Solo ini berjanji akan mengawasi langsung proses pembagian sertifikat sehingga dapat dengan mudah diberikan ke masyarakat.

"Saya ingin setiap hari ada pembagian sertifikat. Akan saya awasi sendiri, sekarang harus kerja cepat, jangan sampai ada pungli. Bayar nggak apa-apa, tapi resmi. Kalau gratis tapi ada pungli, hati-hati," tegasnya.

Selain itu, Jokowi menambahkan, tidak hanya pengurusan sertifikat tanah, proses perizinan lainnya juga tak luput untuk diawasi. Sebab, dalam proses perizinan sarat dengan muatan pungutan liar.

"Saya awasi, saya sudah ingatkan hati-hati, jangan ada pungli," jelasnya.

Lebih jauh, Jokowi menegaskan, persoalan pungli bukanlah soal jumlah atau besarnya uangnya. Tapi soal budaya yang baik, budaya kerja yang cepat. Dia mengatakan sekecil apapun pungli akan diawasi.

"Urusan Rp 10 ribu pun akan saya urus. Memang kecil tapi kalau ada dimana-mana, kalau dihitung bisa jadi puluhan triliun. Yang besar-besar biar urusan KPK. Kalau yang kecil biar urusan saya. Masyarakat harus dilayani," ujarnya.