Follow
Jokowi singgung penegakan hukum, Menkum HAM klaim selama ini netral
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen Senayan. Salah satu yang disinggung Jokowi adalah mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yakin penegakan hukum ke depan akan semakin baik. Hal ini bisa dilihat dari sinergisitas antara penegak hukum.
"Kita berharap penegakan hukum akan semakin baik karena sudah dilihat tanda-tanda sinergitas antara KPK dan Polri, Jaksa Agung dan lembaga hukum lainnya. Kita harapkan Pansel KPK akan melahirkan komisioner KPK yang baik yang lengkap yang benar-benar bisa bersinergi dengan yang lain," kata Yasonna di DPR, Jakarta, Jumat (14/8).
-
Apa komitmen Ganjar Pranowo untuk hukum di Indonesia? 'Kami melihat terjadinya guncangan yang kuat dalam dunia hukum di Indonesia ketika ada kejadian putusan MK soal batas usia capres cawapres,' kata Chico kepada Liputan6.com, Minggu (3/12).
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa motto keren Polri? Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
Menurut Yasonna, pemerintah berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan membeda-bedakan. Termasuk penyelesaian hukum terhadap konflik-konflik yang melanda partai politik.
Politikus PDIP itu membantah bila penegakan hukum selama pemerintahan Presiden Jokowi ada nuansa politis, khususnya penyelesaian dualisme yang dihadapi PPP dan Partai Golkar.
"Dari dulu kita memang selalu netral, bagaimana sih," tutup Yasonna. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hal itu dikatakan Yasonna menanggapi rapor merah yang diberikan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Menurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca Selengkapnya
Moeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca Selengkapnya
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca Selengkapnya
Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas ini untuk BIN.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca Selengkapnya
Meutya menjelaskan pernyataan Jokowi terkait kampanye dan keberpihakan di Pemilu, hanya dalam konteks menjelaskan aturan.
Baca Selengkapnya
Reaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca Selengkapnya
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnya