Jokowi soal Boeing 737 Max 8 Dilarang Terbang: Keselamatan Penumpang Nomor Satu
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara terkait keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang melarang Boeing 737 Max 8 untuk terbang sementara. Jokowi mengatakan larangan terbang tersebut demi keselamatan penumpang.
"Ya yang paling penting keselamatan keamanan dari penumpang harus di nomor satu kan," ujar Jokowi di Ji-Expo Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu (13/2).
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan inspeksi serta melarang terbang sementara pesawat terbang Boeing 737-8 MAX di Indonesia.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang drone? Jokowi bercerita saat komandan Pasukan Quds Iran, Mayjen Qasem Soleimani ditembak drone canggih dengan teknologi pengenalan wajah.
-
Kenapa Jokowi melarang Kaesang? 'Waduh', gitu, 'Jangan Pak Zul', katanya,' kata Zulhas di DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (3/6).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana Jokowi atasi krisis air? Jokowi menyampaikannya, beberapa negara saat ini dilanda krisis Air. Untuk itu, Ia mengimbau agar potensi air di dalam negeri bisa dimanfaatkan melalui beragam infrastruktur, dengan begitu air tidak langsung mengalir ke laut.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Langkah ini diambil terkait jatuhnya Pesawat Ethiopian Airlines berjenis Boeing 737-8 MAX. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa pesawat yang beroperasi di Indonesia dalam kondisi laik terbang.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Polana B. Pramesti, langkah tersebut diambil untuk menjamin keselamatan penerbangan di Indonesia.
"Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Ditjen Hubud adalah melakukan inspeksi dengan cara larang terbang sementara (temporary grounded), untuk memastikan kondisi pesawat jenis tersebut laik terbang (airworthy) dan langkah tersebut telah disetujui oleh Menteri Perhubungan,” kata Polana di Jakarta, Senin (11/3/2019).
Inspeksi akan dimulai secepatnya mulai besok 12 Maret 2019. Apabila ditemukan masalah pada saat inspeksi, maka pesawat tersebut akan dilarang terbang sementara sampai dinyatakan selesai oleh inspektur penerbangan.
Sejauh ini, pengawasan untuk pengoperasian pesawat jenis Boeing 737-8 MAX sudah dilakukan sejak 30 Oktober 2018 lalu pasca kecelakaan JT610. Bilamana jika terjadi masalah atau temuan hasil inspeksi pesawat langsung di-grounded di tempat.
Saat ini, maskapai yang mengoperasikan pesawat jenis tersebut adalah PT Garuda Indonesia sebanyak 1 unit dan PT Lion Air sebanyak 10 unit.
Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Deretan pesawat tempur TNI AU yang dikerahkan untuk mengawal Jokowi adalah 4 unit F-16 Fighting Falcon, 3 unit T-50i Golden Eagle, dan 1 unit Sukhoi SU-30 MK2.
Baca SelengkapnyaBandara IKN nantinya bisa dipakai masyarakat umum. Bandara tersebut tak hanya menjadi bandara khusus VVIP.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Ormas Pro Jokowi, Budi Arie mengungkap alasannya.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak ada evaluasi maupun koreksi terkait Bandara IKN.
Baca SelengkapnyaRencananya, bandara ini sudah bisa digunakan pada tanggal 12 September 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden RI ke-7 Joko Widodo kembali ke Solo, Jawa Tengah, usai melihat pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden
Baca SelengkapnyaPesawat Jokowi pun sempat memutari landasan pacu atau runway Bandara IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin Bandara Nusantara lebih bermanfaat untuk mobilitas masyarakat, khususnya yang ingin umroh dan haji.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan jangan sampai Indonesia mengalami hal tersebut.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi secara terbuka menegaskan bahwa seorang kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres.
Baca Selengkapnya