Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi soal Dugaan Korupsi di Kementan: Bolak Balik Saya Bilang Hati-Hati Kelola Uang

Jokowi soal Dugaan Korupsi di Kementan: Bolak Balik Saya Bilang Hati-Hati Kelola Uang Presiden Jokowi dan Mentan Syahrul Yasin Limpo. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Informasi beredar, dugaan korupsi ini melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Jokowi mengaku sudah berulang kali mengingatkan para menterinya agar hati-hati mengelola keuangan negara.

"Kan bolak balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara karena yang kita kelola di tingkat kementerian ini gede banget harus di awasi, harus dikontrol, harus dicek," kata Jokowi usai meninjau Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6).

"Bulak balik saya sampaikan sekecil apapun," imbuh Jokowi.

Kasus Korupsi di Kementan Bernuansa Politik?

Jokowi menjawab anggapan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bernuansa politik. Diketahui, Syahrul Yasin Limpo merupakan kader NasDem.

Sebelum kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian mencuat, menteri asal NasDem dijerat kasus korupsi. Dia adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

"Itu urusannya siapa. Kalau urusan penegak hukum, tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ke saya," ucapnya.

Mengenai kabar Syahrul Yasin Limpo diusulkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Jokowi enggan berkomentar.

"Tanyakan ke sana," singkat Jokowi.

KPK Sudah Periksa Sejumlah Orang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Hal tersebut diungkap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

"Saat ini masih proses lidik (penyelidikan)," ujar Asep Guntur dalam keterangannya, Rabu (14/6).

Berdasarkan informasi yang beredar, penyelidikan yang dimulai pada awal 2023 ini menyeret pejabat tinggi di Kementan. Dugaan kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan pertanggungjawaban dana di Kementan.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya penyelidikan kasus ini. Ali menyebut tim lembaga antirasuah sudah mengklarifikasi beberapa pihak.

"Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI," kata Ali, Rabu (14/6).

Ali menyebut kasus ini diawali dengan laporan dari masyarakat yang diterima KPK yang kemudian ditindaklanjuti pada proses penegakan hukum.

"Karena masih pada proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," kata Ali.

(mdk/tin)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Ungkap Hal-Hal yang Buat Semua Negara Ketakukan
Jokowi Ungkap Hal-Hal yang Buat Semua Negara Ketakukan

Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tegas Luhut
VIDEO: Nada Tegas Luhut "Sesama Pembantu Presiden Jangan Khianati Ketentuan!"

Luhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!

Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.

Baca Selengkapnya
Inggris dan Jepang Alami Resesi, Jokowi Ingatkan Pemerintahan Baru Hati-Hati Mengelola Indonesia
Inggris dan Jepang Alami Resesi, Jokowi Ingatkan Pemerintahan Baru Hati-Hati Mengelola Indonesia

Indonesia masih terus bertahan agar tidak masuk dalam kondisi resesi seperti yang dialami oleh negara maju.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Emosi Depan Kepala Daerah Jelang Pemilu 2024,
VIDEO: Presiden Jokowi Emosi Depan Kepala Daerah Jelang Pemilu 2024, "Saya Ganti Nanti!"

Jokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut: Kita Pembantu Presiden, Saling Mengingatkan untuk Tidak Berkhianat
Menko Luhut: Kita Pembantu Presiden, Saling Mengingatkan untuk Tidak Berkhianat

Hal itu disampaikan Luhut di depan Jokowi saat acara peresmian bahan Anoda Bateri Litium di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (7/8)

Baca Selengkapnya
Beredar Pesan Peringatan Para Menteri Tidak Gunakan Kepentingan Pribadi Usai Viral Undangan Haul Berkop Kemendes
Beredar Pesan Peringatan Para Menteri Tidak Gunakan Kepentingan Pribadi Usai Viral Undangan Haul Berkop Kemendes

Pesan itu berisi dua poin menekankan seluruh menteri untuk berhati-hati dalam membuat surat memakai stempel atau kop kementerian.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Kewenangan Kejaksaan Sangat Besar, Manfaatkan Secara Profesional!
Jokowi: Kewenangan Kejaksaan Sangat Besar, Manfaatkan Secara Profesional!

Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kelola Dana Haji Rp165 Triliun, Jokowi Ingatkan BPKH: Hati-Hati Jangan Sampai Seperti Jiwasraya
Kelola Dana Haji Rp165 Triliun, Jokowi Ingatkan BPKH: Hati-Hati Jangan Sampai Seperti Jiwasraya

"Ingat, Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu, jangan sampai berkasus seperti itu," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Menteri Jaga Stabilitas Politik, Ini Alasannya
Jokowi Minta Menteri Jaga Stabilitas Politik, Ini Alasannya

Stabilitas politik di tanah air selalu menjadi perhatian internasional.

Baca Selengkapnya
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya