Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi soal kepala daerah kena OTT: Saya sangat sedih

Jokowi soal kepala daerah kena OTT: Saya sangat sedih Para bupati bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor. ©Liputan6.com/Hanz Salim

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku sedih melihat banyaknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menyebut, setiap bulan bahkan minggu selalu saja ada kepala daerah kena OTT.

"Saya juga sangat sedih loh, jangan dipikir saya senang. Tengah malem tahu-tahu dapat berita (kepala daerah terjaring OTT), pagi-pagi dapat berita," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Nusantara Room Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Banten, Jumat (6/7).

Jokowi lalu menceritakan mengenai isi pertemuannya dengan puluhan bupati dari pelbagai daerah di Tanah Air, Kamis (5/7). Pertemuan itu dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Menurut Jokowi, para bupati memberikan masukan kepadanya terkait dengan program kerja pemerintah hingga kekhawatiran mereka terhadap OTT KPK. Dari sekian poin masukan, yang paling dikhawatirkan para bupati adalah terjaring OTT.

"Yang paling ditakutkan itu, seperti tadi sudah disampaikan pak Ketua (ADKASI), pak Presiden, sekarang ini banyak Gubernur, Bupati, Wali Kota yang ditangkap KPK," jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, dia berpesan kepada para bupati agar berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat. Bupati juga diingatkan agar tidak melakukan suap atau menerima gratifikasi. Jika bupati tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas, maka tidak akan terkena OTT.

"Saya sampaikan hati-hati, jangan main-main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi. Hati-hati. Jangan bersentuhan dengan hal yang tadi saya sampaikan. Kalau ndak bersentuhan enggak perlu yang namanya takut, enggak perlu yang namanya khawatir," ujarnya.

Selasa (3/7) pukul 18.00, KPK kembali melakukan OTT terhadap Bupati Bener Meriah, Ahmadi. KPK juga menangkap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kedua pejabat yang ditangkap tersebut diduga 'bermain' dalam proses penganggaran.

Sebelum menangkap Bupati Bener Meria dan Gubernur Aceh, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Purbalingga, Tasdi. Dia ditangkap terkait proyek pembangunan di Purbalingga. Dugaan beredar, kasusnya mengarah ke megaproyek infrastruktur di antaranya gedung Islamic Centre dan gedung baru DPRD Purbalingga.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Tito Peringatkan Kepala Daerah Main Judi Online Bakal Sanksi Tegas, PJ Gubernur Langsung Dicopot
Mendagri Tito Peringatkan Kepala Daerah Main Judi Online Bakal Sanksi Tegas, PJ Gubernur Langsung Dicopot

Mendagri Tito Karnavian mewanti-wanti kepala daerah dan Pj kepala daerah yang aktif bermain judi online.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Murka! Kabasarnas Jadi Tersangka KPK Usai Curangi Sistem Lelang yang Dibangunnya
VIDEO: Jokowi Murka! Kabasarnas Jadi Tersangka KPK Usai Curangi Sistem Lelang yang Dibangunnya

Presiden Jokowi buka suara soal Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi yang ditetapkan tersangka oleh KPK

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Emosi Depan Kepala Daerah Jelang Pemilu 2024,
VIDEO: Presiden Jokowi Emosi Depan Kepala Daerah Jelang Pemilu 2024, "Saya Ganti Nanti!"

Jokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK: Gorontalo Termasuk Provinsi Luput dari OTT, Bukan Berarti Tidak Ada
Ketua KPK: Gorontalo Termasuk Provinsi Luput dari OTT, Bukan Berarti Tidak Ada

Nawawi Pomolango berharap pada kunjungannya ke Gorontalo tidak terjadi OTT KPK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Heboh Suap Kabasarnas, Jokowi Evaluasi Jabatan Stategis
VIDEO: Heboh Suap Kabasarnas, Jokowi Evaluasi Jabatan Stategis

Presiden Jokowi menanggapi soal kasus korupsi Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tito Depan Kepala Daerah, Banyak Wakil Senang Kalau Ketuanya Ditangkap
VIDEO: Tito Depan Kepala Daerah, Banyak Wakil Senang Kalau Ketuanya Ditangkap

Tito kemudian menyinggung ketika kepala daerah ditangkap korupsi, maka wakilnya akan senang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!

Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.

Baca Selengkapnya
Jokowi Evaluasi Pj Kepala Daerah Setiap Hari: Kalau Miring-Miring, Saya Ganti
Jokowi Evaluasi Pj Kepala Daerah Setiap Hari: Kalau Miring-Miring, Saya Ganti

Presiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pesan Penting Jokowi ke Perwira TNI-Polri, Hacker Canggih-Bahaya Perang Siber
VIDEO: Pesan Penting Jokowi ke Perwira TNI-Polri, Hacker Canggih-Bahaya Perang Siber

Presiden Jokowi mengingatkan soal bahaya judi online dan peretasan situs yang makin canggih

Baca Selengkapnya
Ramai soal Korban Judi Online Bakal Dapat Bansos, OJK Beri Pendapat Begini
Ramai soal Korban Judi Online Bakal Dapat Bansos, OJK Beri Pendapat Begini

Wacana pemberian bansos dapat dipandang dari dua sisi. Di satu sisi, pemberian bansos untuk korban judol dapat menjadi sarana bantuan dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Respons Bobby Diingatkan Kaesang Tak Tambah Daftar Panjang Wali Kota Medan yang Korupsi
Respons Bobby Diingatkan Kaesang Tak Tambah Daftar Panjang Wali Kota Medan yang Korupsi

Bobby pun berpesan kepada seluruh jajarannya di Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk tidak melakukan korupsi.

Baca Selengkapnya